addvalue

Poduksi Genteng beton dan Keramik

2010-07-13T08:08:00.000-07:00

Genteng Beton

Bahan baku untuk genteng beton adalah pasir beton, semen, fly ash dan cat/warna untuk pelapis permukaan genteng.

Pasir beton didapat dari suplier dengan kritria kadar lumpur kurang dari 5 % Semen dibeli dari Semen Tiga Roda atau Semen Padang dalam bentuk Bulk dan disimpan dalam silo semen

Fly ash sebagai bahan pengisi (Filler) ditambahkan untuk memperbaiki gradasi butiran yang ada sehingga dapat memperpadat dan memperkuat genteng beton. Proses produksinya:

1. Bahan baku dimasukan kedalam mesin pencampur melalui ban berjalan dengankomposisi campuran sbb : Semen : pasir : Fly Ash = 10 : 20 : 3.

2. Dalam mesin pencampur ini campuran digiling untuk menghancurkan gumpalan yang ada sehingga campuran menjadi benar-benar homogen. Dimesin ini juga dicampurkan air sehingga mencukupi

3. Dari mesin pencampur campuran dimasukan kemesin press untuk mencetak genteng beton tersebut

4. Keluar dari mesin Press genteng beton tadi di angin kan selama 1 hari, lalu direndam selama 5 hari dalam air.

5. Genteng dianggap jadi setelah diangkat dari bak perendaman dan dianginkan kembali selama 2 minggu.

6. Proses selanjutnya adalah pemberian warna/ Coating pada permukaan genteng. Pewarnaan ini dilakukan sesuai dengan pesanan yang masuk.

Bahan Baku pembuatan genteng Keramik

Bahan baku untuk genteng keramik adalah tanah liat, pasir, padas dan samot (merupakan bahan hasil recycle produk genteng yang cacat setelah dihaluskan kembali ).Sebagai bahan pelapis gentang dapat diberi lapisan glazur atau di cat dengan cat acrylic.

Perumahan Asri Pratama

2010-01-04T06:04:00.000-08:00

Perumahan Asri Pratama dengan Hunian Asri dengan Tren Minimalis terletak di Desa Sukadami, Cikarang Selatan

Dilalui Koasi K.14 A (Pasar Serang-Setu)

30 menit dari pintu tol Cikarang

15 menit dari Central Niaga (Mall Lippo, RS. Siloam, CTC, Pasar Serang, dll)

Tipe Minimalis 36/78

Tipe Minimalis 29/60

Tipe 22/60

Pondasi: Batu kali

Dinding: Batako diplester dan dicat

Lantai: Keramik

Plafond Rangka: Kaso kayu Borneo/setara

Penutup: Eternit dan cat

Rangka atap: Kayu borneo/setara

Penutup atap: Genteng beton berwarna

Kusen: Kaso kayu borneo/setara dan cat

Pintu utama: Pintu tripleks + list

Pintu kamar: Double tripleks + list

Pintu KM-WC: Tripleks

Jendela: Kaca polos

Kunci utama: 2 slag

Kunci kamar: 2 slag

Sanitair closet: jongkok porselen

Sanitair bak mandi: Dinding fiberglass dibungkus pasangan

Sumber air: Sumur pantek

Listrik: 1300 watt/220 V

Data di atas merupakan rencana pembangunan. Pengembang berhak utuk mengadakan revisi atau perubahan sepenuhnya.

Ketentuan Umum

1. Plafon kredit, uang muka tidak mengikat. Sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung ketentuan dari bank pemberi kredit.

2. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

3. Ukuran tanah mengacu pada ukuran yang telah diterbitkan oleh Kantor BPN.

4. Realisasi penyambungan listrik sepenuhnya tergantung dari proses kantor PLN.

5. Lokasi strategis (dekat masjid + gang + fasos) dikenakan biaya Rp. 1.000.000.

6. Kelebihan tanah untuk tipe 22/60 Rp.300.000 per meter. Untuk tipe 29/30 Rp. 400.000 per meter. Dan untuk tipe 36/78 Rp. 500.000 per meter.

7. Booking fee untuk semua tipe Rp. 500.000 di luar uang muka.

8. Apabila pemohon membatalkan diri maka seluruh uang muka yang telah disetor hangus. Jika pemohon ditolak oleh bank pemberi kredit, uang muka yang sudah disetor dikembalikan, hanya dikenakan biaya administrasi Rp. 500.000.

9. Harga tipe 36/78 sudah termasuk harga strategis.

10. Tambahan biaya pengendapan Rp. 350.000 kecuali untuk tipe 36/78.

Aplikasi dan Berkas yang Harus Dilengkapi

1. Formulir isian dari BTN

2. Copy KTP (suami dan istri)

3. Copy KK (kartu keluarga)

4. Copy Surat Nikah

5. Copy Kartu Pegawai

6. Copy SK/Keterangan Kerja minimal 1 tahun

7. Slip gaji yang distempel dan ttd payroll

8. Copy SIUP dan NPWP / keterangan dari perusahaan

9. Surat keterangan belum memiliki rumah (Form A1 & A2)

10. Maksimal penghasilan Rp. 2.500.000 (untuk bunga subsidi)

11. Pas foto 3x4 (suami istri)

Tarif PBB menjadi 0,3%

2009-10-16T04:55:00.000-07:00

Tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi 0,3%. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB.

Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013.

”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi yang kuat karena mengelola data yang sangat besar itu bukan perkara mudah. Jika teknologinya tidak kuat, bisa ada kesalahan penetapan NJOP,” ungkap Direktur Ekstensifikasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Hartoyo di Jakarta, Jumat (9/10).

Perubahan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan itu ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang selesai diamandemen pada 15 September 2009.

Selain mengubah besaran tarifnya, UU ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sebelumnya, NJKP ditetapkan 20-100 persen dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, kini aturan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Bayar PBB makin ringan

Selain itu, besaran NJOPTKP juga diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, kini paling rendah Rp 10 juta per obyek pajak.

Artinya, pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif NJOPTKP tanpa batasan. Semakin tinggi NJOPTKP, akan semakin ringan pembayaran PBB yang harus ditanggung masyarakat.

Dengan demikian, semakin tinggi NJOPTKP, akan semakin tinggi insentif yang diberikan pemerintah kabupaten dan kota kepada dunia usaha.

Sebagai ilustrasi, jika seorang warga memiliki tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp 300.000 per meter persegi, NJOP-nya mencapai Rp 240 juta.

Kemudian dia juga memiliki rumah seluas 400 meter persegi, taman (200 meter persegi), dan pagar setinggi 1,5 meter dan panjang 120 meter dengan nilai jual masing-masing Rp 350.000, Rp 50.000, dan 175.000 per meter persegi, sehingga NJOP-nya adalah Rp 181,5 juta.

NJOP rumah, taman, dan pagar harus dikurangi NJOPTKP terlebih dahulu, katakan tarifnya Rp 10 juta, sehingga nilai jual bangunan kena pajak hanya Rp 171,5 juta.

Dengan demikian, total nilai jual obyek pajak kena pajak baik tanah, rumah, taman, dan pagar mencapai Rp 411,5 juta. Angka inilah yang dikalikan dengan tarif PBB-nya, misalnya ditetapkan 0,2 persen, sehingga PBB yang harus dibayar adalah Rp 823.000.

”Pemeriksaan atas wajib pajak PBB yang bermasalah bisa dilakukan pemda bersama Ditjen Pajak. Adapun pembukuan PBB Perdesaan dan Perkotaan bisa dilakukan di daerah dan Ditjen Pajak. Daerah harus memiliki tim penilai aset yang kuat untuk menetapkan besaran NJOP-nya,” ujar Hartoyo.

Anggota DPR sekaligus anggota Panitia Khusus RUU PDRD, Nursanita Nasution, mengatakan, PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam waktu lima tahun terhitung sejak UU PDRD disahkan karena daerah sendiri membutuhkan persiapan untuk menanggung kewenangan baru itu.

Sumber: http://properti.kompas[dot]com

Standar Penilaian Indonesia (SPI) segera Anda Miliki

2009-10-01T15:01:00.000-07:00

Standar Penilaian Indonesia (SPI) ini memiliki peran penting bagi pelaku penilaian (para Penilai) Pengguna jasa, dan lembaga-lembaga Pemerintahan maupun lembaga terkait lainnya. Bagi para Penilai, SPI ini akan menjadi panduan dalam menjalankan praktik penilaian, sedangkan bagi pengguna jasa, dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan hasil penilaian. Sementara bagi Pemerintah maupun lembaga terkait lainnya, SPI ini dapat menjadi perangkat kontrol dalam pelaksanaan Penilaian di Indonesia

Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 memiliki landasan cakupan (platform) yang diperluas untuk penilaian aset serta penilaian bisnis yang memberikan pedoman penilaian untuk jenis properti badan usaha dan Hak Kepemilikan Finansial.

SPI yang lengkap dan komprehensif merupakan keinganan semua pihak yang berkepentingan akan laporan penilaian. Oleh karena itu, SPI ini akan terus dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan praktek bisnis dan profesi penilaian

Terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai instansi pembina profesi Penilai, badan dan instansi Pemerintah lainnya, perguruan tinggi, organisasi, dan perusahaan perorangan dan seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan SPI ini.

Sebagai wujud pembinaan dan peningkatan mutu serta integritas anggota MAPPI khususnya dalam melakukan pekerjaan penilaian sesuai standar, maka dalam kesempatan ini kami memberikan buku SPI 2007 tahap II secara cuma-cuma kepada anggota MAPPI yang pernah mengikuti Diseminasi SPI 2007 tahap II dan telah melunasi iuran keanggotaan sampai dengan tahun 2009. Selanjutnya buku tersebut dapat diperoleh di Sekretariat MAPPI atau dapat dikirim dengan dikenakan ongkos kirim sesuai tujuan.

Standar ini diterbitkan dalam dua tahap, yaitu SPI 2007 tahap I yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2007 dan sudah berlaku secara efektif tanggal 27 Desember 2007, sedangkan SPI 2007 tahap II ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2008 dan berlaku efektif setelah masa transisi selama 6 (enam) bulan pada tanggal 20 Juni 2009. Penjelasan istilah (Glossary) untuk kedua tahap tersebut dirangkum menjadi satu dan penulisannya diurutkan sesuai abjad.

SPI 2007 Tahap I

Pendahuluan

Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

Konsep & Prinsip Umum Penilaian (KPUP)

Standar Penilaian

Nilai Pasar sebagai dasar Penilaian (SPI 1)

Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar ( SPI 2)

Pelaporan Penilaian (SPI 3)

Penerapan Penilaian Indonesia (PPI)

Penilaian Untuk Pelaporan Keuangan (PPI 1)

Penilaian Untuk Tujuan Penjaminan Hutang (PPI 2)

SPI 2007 Tahap II

Penerapan Penilaian Indonesia (PPI)

Penilaian Aset Sektor Publik Untuk Pelaporan Keuangan (PPI 3)

Panduan Penerapan Penilaian Indonesia (PPPI)

Penilaian Real Properti (PPPI 1)

Penilaian Hak Sewa (PPPI 2)

Penilaian Mesin & Peralatan (PPPI 3)

Penilaian Aset tak Berwujud (PPPI 4)

Penilaian Personal Properti (PPPI 5)

Penilaian Bisnis (PPPI 6)

Penilaian Properti Agri (PPPI 7)

Pendekatan Biaya Untuk Pelaporan Keuangan (PPPI 8)

Analisis Dicounted Cash Flow (PPPI 9)

Kualifikasi Penilai, Status, dan Benturan Kepentingan (PPPI 10)

Tujuan dan Dasar Penilaian yang Digunakan (PPPI 11)

Syarat Penugasan (PPPI 12)

Inspeksi dan Hal yang Dipertimbangkan (PPPI 13)

Kaji Ulang Penilaian (PPPI 14)

Penilaian Properti dan Bisnis Khusus (PPPI 15)

Penilaian Massal (PPPI 16)

Penilaian Properti Industri Pertambangan (PPPI 17)

HARGA BUKU SPI 2007 NON ANGGOTA (UMUM)

SPI 2007 TAHAP I & II Rp. 300.000,-

SPI 2007 TAHAP II Rp. 150.000,-

Harga belum termasuk ongkos kirim

sumber dan Hubungi: MAPPI

Daftar Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia

2009-09-11T06:52:00.000-07:00

ini Daftar Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia sampai dengan per juli 2009

UJP Sarwono, Indratusti & Rekan

Graha Iskandarsyah, Lantai X

Jl. Iskandarsyah Raya 66, Kebayoran Baru

Jakarta 12160

Pimpinan : Sarwono

021-7230887

Fax: 021-7230883

UJP Ruky, Sridhar & Rekan

Jl. Patal Senayan No. 3

Kec. Grogol Utara Kel. Kebayoran Lama

Jakarta 12210

Pimpinan : Drs. Saiful M. Ruky.MBA

021-5722586

Fax: 021-5722585

UJP Karmanto & Rekan

Menara CARDIG Ground Floor

Jl. Raya Halim Perdana Kusuma

Jakarta 13650

Pimpinan : Ir. Karmanto

021-80885003

Fax: 021-80885004

UJP Agus, Iskandar, Jeffry & Co

Jl. Utan kayu 109 B

Jakarta Timur 13120

Pimpinan : Drs. Mochamad Iskandar, AK, MM

021-8564673

Fax:

2.07.0014 UJP Erick & Rekan

Menara Kebon Sirih Lt 21

Jl. Kebon Sirih No.10-17

Jakarta Pusat

Pimpinan : Erick

021-39837067 / 68

Fax: 021-39837069

2.07.0017 UJP Miduk & Rekan

Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34

Graha Sucofindo

Jakarta 12780

Pimpinan : Miduk Pakpahan

021-79180450

Fax: 021-79180440

2.07.0019 UJP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan

Chase Plaza 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav.21

Jakarta 12920

Pimpinan : Budi P. Martokoesoemo

021-51401340

Fax: 021-51401323

2.07.0021 UJP Hadi Cahyadi &Rekan

Menara Imperium Lt 27

Jl. Rasuna Said Kav.1

Jakarta 12980

Pimpinan : Hadi Cahyadi

021-8356363

Fax: 021-83706730

2.07.0025 UJP Toto Suharto & Rekan

Jl. Hayam Wuruk No 1-RL

Jakarta 10120

Pimpinan : Toto Suharto

021-3456783

Fax: 021-3813419

2.08.0027 UJP Herly, Ariawan & Rekan

Jl. Hayam Wuruk No 4P

Juanda N Marpaung (NP)

Jakarta 10120

Pimpinan : Herly Lestari Harbi

021-3448348

Fax: 021-3840630

2.08.0029 UJP Iskandar, Asmawi, Iman & Rekan

Malaka Country Estate

Jl.Malaka Merah II No.6 Pd.Kopi, Duren Sawit

Jakarta Timur

Pimpinan : Iskandar

021-86610919

Fax: 021-86611150

2.08.0032 UJP Kusmanto, Kemas & Rekan

Menara BTN Lantai 14

Jl. Gajah Mada 1 No.1

Jakarta Pusat

Pimpinan : Bambang Kusmanto

021-63852331, 63870317

Fax: 021-63852332

2.08.0037 UJP Nana Setiana Yusuf, Imadduddin dan Rekan

Wisma Hongna

Jl. Asem Baris Raya No.2 Kebon Baru

Jakarta Selatan

Pimpinan : Nana Setiana Yusuf

021-83705155 / 57

Fax: 021-83795678

3.04.0002 UJP Ir. Achmad Iskandar

Jl. Perumahan Griya Katulampa

Blok A3 No. 18, Kel. Katulampa

Bogor 16710

0251-374389

Fax: 0251-374389

3.07.0019 UJP Effendry Rais

Jl. Lumbu Tengah VIB No, 41-42i Rawa Bambu

Bekasi

021-82425588 / 7687062

Fax: 021-8212869

3.07.0023 UJP Areyanti

Jl. Taman Marga Satwa No 37 G

Jati Padang Pasar Minggu

Jakarta Selatan

021-99711154

Fax: 021-7412472

3.07.0027 UJP Billy Anthony Lie

Wisma Tigris

Jl Batu Ceper No 19 DEF

Jakarta Pusat

021-0771028

Fax: 021-3520543

3.08.0028 UJP Iman Santoso

Jl. H. Nawin Raya No 27

Rt 08/03. Kel. Cemapaka Kec. Pondok Gede

Bekasi

021-84990305

Fax: 021-84990305

3.08.0034 UJP H. Eddy Surkat MSc

Jl. Kenanga 6 No.66 ,

Kel Jatibening Baru Kec. Pondok Gede

Bekasi 17412

021-8478520 / 71347747

Fax: 021-84996766

3.08.0001 KJPP Totok Wasito

Kebayoran. Plaza Blok A, No.12 A

Jl. Kebayoran Lama No.225

Jakarta Selatan 12220

3.08.0002 KJPP Gunawan

Taman Pagelaran, Ciomas,

Jln. Mawar V, No.8, Padasuka,

Bogor 16610

0251-348048

Fax: 0251-8634406

3.08.0003 KJPP Yuhal

Limus Pratama Regency

Jl.Kediri I,Blok F-6 No.2 Limusnunggal

Bogor 16820

021-82492813

Fax: 021-82492813

3.08.0004 KJPP Ir. Asrori

Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47/H

Kel. Keb Melati, Kec.Tanah Abang

Jakarta 10230

021-3154596 / 3144493

Fax: 021-3143591

3.08.0005 KJPP Zainal Efendi

Jl. Gundul No.2

Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru

Jakarta Pusat 10540

021-98193698

Fax: 021-42801187

3.08.0006 KJPP Dewi Sri Umi

Citylofts Sudirman Unit 1927

KH Mas Mansyur No121 Tanah Abang

Jakarta 10220

021-25558910

Fax: 021-25558910

3.09.0007 KJPP Nanang Rahayu

Jl. Buncit Raya No.105

Durentiga, Pancoran

Jakarta Selatan

021-7976571

Fax:

3.09.0008 KJPP Dudung Hamidi

Jl. KH. Wahid Hasyim No 10 E Lantai 1

Jakarta 10340

021-31904758

Fax:

3.09.0009 KJPP Rachmat, MP

Jl. Mawar Indah I Blok CG No.13

Harapan Indah, Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

Bekasi 17131

021-8872171

Fax: 021-8872171

3.09.0010 KJPP Irfan

Jl. Pulau Peluang Blok C 17/2

Rt.003 Rw.010, Jatimakmur Pd.Gede

Bekasi 17413

021-8465684

Fax: 021-8465684

3.09.0011 KJPP Wahyudi Utomo

Magersari Permai T-07

Sidoarjo

031-8962311

Fax: 031-8943362

3.09.0012 KJPP Musta'in Masjhuri

Wisma Alia Lantai 3

Jl.MI Ridwan Rais No.10-18

Jakarta 10110

021-3867718

Fax: 021-3867701

3.09.0013 KJPP Mustopa

Jl. Siaga I D No.2

Pejaten Barat, Ps. Minggu

Jakarta 12510

021-7975413

Fax: 021-7975413

3.09.0014 KJPP Dodi Purgana

Rukan Pondok Kelapa

Blok F 6, DKI

Jakarta 13450

021-86904850

Fax: 021-86904850

3.09.0015 KJPP R.N. Adnan

ILP Centre Lt.2-12

Jl. Raya Ps Minggu No.39 A

Jakarta Selatan 12780

021-7941954

Fax: 021-70870640

3.09.0016 KJPP Firman Aziz

Gd. Propelat Lt.1 R.102/104

Jl. RE Martadinata No.86

Bandung 40114

022-4217851 / 70790066

Fax: 022-4261519

3.09.0017 KJPP Kampianus Roman, S.E.

Jl. Mawar Blok F 4/22

Taman Pagelaran

Bogor 16610

0251-632920

Fax: 0251-632920

3.09.0018 KJPP Mangatas Siregar Silo, MSc

Graha Atrium Lt 7 Room 701.

Jl. Senen Raya No 135

Jakarta Pusat 10410

021-3866921 / 3867875

Fax: 021-3866921, 3863516

KJPP Pangaloan (3.09.0019 )

Pondok Maharta Blok A15/07

Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang

Banten 15226

Telp 0813-82215445

Fax: 021-73448413

2.08.0001 KJPP Latief, Hanif dan Rekan

Gedung Artha Graha Lt.19, Suite 19-09

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Pimpinan : Ir. Lawindra Latief

021-5155551 / 5152848

Fax: 021-515 2430

2.08.0002 KJPP Hasnul Fadli, Anton Bambang Kusbiantoro, Marthen Dangga & Rekan

Jl. Cipinang Muara Raya No.11

Jakarta Timur 13420

Pimpinan : Ir Hasnul Fadli

3.09.0012 KJPP Musta'in Masjhuri

Wisma Alia Lantai 3

Jl.MI Ridwan Rais No.10-18

Jakarta 10110

021-3867718

Fax: 021-3867701

3.09.0013 KJPP Mustopa

Jl. Siaga I D No.2

Pejaten Barat, Ps. Minggu

Jakarta 12510

021-7975413

Fax: 021-7975413

3.09.0014 KJPP Dodi Purgana

Rukan Pondok Kelapa

Blok F 6, DKI

Jakarta 13450

021-86904850

Fax: 021-86904850

3.09.0015 KJPP R.N. Adnan

ILP Centre Lt.2-12

Jl. Raya Ps Minggu No.39 A

Jakarta Selatan 12780

021-7941954

Fax: 021-70870640

3.09.0016 KJPP Firman Aziz

Gd. Propelat Lt.1 R.102/104

Jl. RE Martadinata No.86

Bandung 40114

022-4217851 / 70790066

Fax: 022-4261519

3.09.0017 KJPP Kampianus Roman, S.E.

Jl. Mawar Blok F 4/22

Taman Pagelaran

Bogor 16610

0251-632920

Fax: 0251-632920

3.09.0018 KJPP Mangatas Siregar Silo, MSc

Graha Atrium Lt 7 Room 701.

Jl. Senen Raya No 135

Jakarta Pusat 10410

021-3866921 / 3867875

Fax: 021-3866921, 3863516

KJPP Pangaloan (3.09.0019)

Pondok Maharta Blok A15/07

Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang

Banten 15226

021-73448413

Fax: 021-73448413

2.08.0001 KJPP Latief, Hanif dan Rekan

Gedung Artha Graha Lt.19, Suite 19-09

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Pimpinan : Ir. Lawindra Latief

021-5155551 / 5152848

Fax: 021-515 2430

2.08.0002 KJPP Hasnul Fadli, Anton Bambang Kusbiantoro, Marthen Dangga & Rekan

Jl. Cipinang Muara Raya No.11

Jakarta Timur 13420

Pimpinan : Ir Hasnul Fadli

2.09.0013 KJPP Sih Wiryadi dan Rekan

Jl. Kimangun Sarkoro No.55

Solo 57135

Pimpinan : Sih Wiryadi

0271-717910

Fax: 021-729630

2.09.0014 KJPP Toha,Okky, Heru & Rekan

Graha Piesta.

Jl. Warung Buncit Raya No.16, Warung Jati Barat,

Jakarta 12550

Pimpinan : Toha Abidin

021-78840777, 909, 3224

Fax: 021-7813680

2.09.0015 KJPP Ihot, Dollar dan Rekan

Graha ROI Formula, LT3 Suite 302

Jl. Sultan Iskandar Muda

Jakarta Selatan 12240

Pimpinan : Ihot Parasian Gultom,SE

021-7245677

Fax: 021-7253689

2.09.0016 KJPP M. Arief MW dan Rekan

Jl. Raya Kali Rungkut Komplek

Ruko Rungkut Makmur, Blok 27 C/76

Surabaya 60299

Pimpinan : M. Areif Marthanindya, SE

031-8796868

Fax: 031-8794499

2.09.0017 KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan

Jl. Madrasah No.31 A

Gandaria Selatan

Jakarta Selatan 12140

Pimpinan : Rizki Novarino, ST.MTP

021-7692092

Fax: 021-7663647

2.09.0018 KJPP Nirboyo, Adiputro, Apriyanti dan Rekan

Jl. Pejompongan V Dalam No.3

Rt.002/05

Jakarta 10210

Pimpinan : Drs. Nirboyo Adiputro B

021-5708540

Fax: 021-570 8537

2.09.0019 KJPP Fardly, Ema & Rekan

ILP Centre3 Th Floor Tnt. L3-05

Jl. Raya Ps. Minggu No.39 A

Jakarta Selatan 12780

Pimpinan : Teuku Fardly Noeshran

021-70611782

Fax: 021-7995013

2.09.0020 KJPP Hentriawan & Rekan

Graha Wijaya F 41 Lt.3/1, Jak-Sel

Grand Wijaya Centre G 8

Jakarta Selatan

Pimpinan : Ir. Luki Hentriawan, MM

021-7209464

Fax: 021-7209464

2.09.0021 KJPP Husni, Joediono dan Rekan

Grand Wijaya Centre G 8

Jakarta 12160

Pimpinan : Ir. Husni Farid

021-7247464

Fax: 021-7202977

2.09.0022 KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan

Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.27

Jl. Jend.Sudirman Kav.54-55

Jakarta 12190

Pimpinan : Jenny Wati

021-5267777

Fax: 021-5267777

2.09.0023 KJPP Felix Raymond dan Rekan

Central Businnes

District Pluit C 17

Jakarta 14450

Pimpinan : Felix Sutandar

021-6611188

Fax: 021-6622016

2.09.0024 KJPP Paulus Tedjalaksana & Rekan

GreenVille Maisonette Blok FB No.9

Jakarta Barat 11510

Pimpinan : Paulus Tedjalaksana, SE,AK

021-5656274 / 5656275

Fax: 021-5656276

2.09.0025 KJPP Hari Utomo dan Rekan

Ruko Gateway Blok E-6

Jl.Raya Waru,

Sidoarjo 61256

Pimpinan : Drs. Hari Purwanto, MM

031-8555016 / 8554257

Fax: 031-8556015

2.09.0026 KJPP Aksa, Nelson dan Rekan

Cipulir Center Blok A7

Jl.Ciledug Raya No.77

Jakarta Selatan 12230

Pimpinan : Aksa Nurdin SE,MM

021-7244222

Fax: 021-7244276

2.09.0027 KJPP Muttaqin Bambang Purwanto, Rozak Uswatun dan Rekan

Gedung Kindo Lantai 2 Suite D 203

Jl.Duren Tiga Raya No.101

Jakarta Selatan 12760

Pimpinan : Muhammad Adil Muttaqin

021-79184287

Fax: 021-79184336

2.09.0028 KJPP Ayon Suherman & Rekan

Tiara Buncit Blok A No.7 Lt.3 & 4

Jl. Kemang Utara IX No.9

Jakarta Selatan 12760

Pimpinan : Ayon Suherman

021-79196537, 79195570

Fax: 021-7902565

2.09.0029 KJPP Antonius Setiady & Rekan

Jl. Yusuf Adiwinata No.41 Menteng

Jakarta Pusat 10350

Pimpinan : Ir. Antonius Setiady

021-31936600, 31936611

Fax: 021-3155555, 3101959

2.09.0030 KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan

Jl. Raya Kebayoran Lama Blok A/11

Jakarta 12220

Pimpinan : Ir Anas Karim Rivai

021-72801818

Fax: 021-7228023

2.09.0031 KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan

Jl. Batu Ceper IV No. 6 A, Lt 1&2

Jakarta Pusat

Pimpinan : Jimmy Prasetyo

021-3854101

Fax: 021-3845749

2.09.0032 KJPP Romulo, Charlie & Rekan

Jl. Cikini Raya No.91 F

Jakarta Pusat

Pimpinan : Ir Romulo Manurung

021 3142712

Fax: 021 3143240

2.09.0033 KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan

Jl. Pedati Raya No.26, RT.003/010,

Kel. Bidara Cina, Jak-Tim 13330

Jakarta Timur 13330

Pimpinan : Drs. Taufik Edy Purwoko

021-859 12413

Fax: 021-851 9312

2.09.0034 KJPP Kusmanto, Kemas & Rekan

Menara BTN Lantai 4

Jl.Gajah Mada No.1,

Jakarta Pusat 10130

Pimpinan : Ir. Bambang Kusmanto

021-63852331, 63870317

Fax: 021-63852332

2.09.0035 KJPP Sugianto & Rekan

Jl. Buncit Raya No.21 B

Jakarta Selatan

Pimpinan : Ir.Sugianto

021-798 5557

Fax: 021-798 5557

2.09.0036 KJPP Bambang dan Ernasapta

Jl. Cipinang Timur No.35

Jakarta Timur 13240

Pimpinan : Bambang Kuscahyono, SE

021-4700430

Fax: 021-4715216

2.09.0037 KJPP Agus Firdaus & Rekan

Buaran Persada 25 Lt.3

Jl. Jend. Pol. Soekamto

Jakarta Timur 13460

Pimpinan : Ir. Agus Triwaluyo, MSc

021-86611665

Fax: 021-86611665

2.09.0038 KJPP Andang Kosasih, Maman Firmasnyah, Agus Prihatanto & Rekan

Golden Plaza Blok G 12 A

Jl. Rs. Fatmawati No.15

Jakarta Selatan 12420

Pimpinan : Ir. Andang Kasasih

021-750 6361

Fax: 021-750 6350

2.09.0039 KJPP Panangian Simanungkalit dan Rekan

Gedung BBD Plaza Lt.26

Jl. Imam Bonjol 61

Jakarta Pusat 10310

Pimpinan : DR. Ir. Panangian Simanungkalit, MSc, RIM

021-390 8288

Fax: 021-319 22016

2.09.0040 KJPP Tri, Santi dan Rekan

Gd. Pulak Mas Lt 2

Cipinang Cempedak II No 58B Jatinegara

Jakarta Timur

Pimpinan : Ir. Y. Tri Sunindyo

021-8566573

Fax: 021-8192278

2.09.0041 KJPP Yanuar Bey & Rekan

Mutiara Building Lt.2 Suite 201

Jl. Mampang Prapatan No.10

Jakarta Selatan 12790

Pimpinan : Drs.Yanuar Bey

021-7948403

Fax: 021-7940840

2.09.0042 KJPP Doli Siregar dan Rekan

Wisma Kodel Lt.9

Jl. HR Rasuna Said B-4

Jakarta Selatan 12920

Pimpinan : Ir. Doli Diapari Siregar,M.Sc

021-5222242

Fax: 021-5222243

KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan

Graha eNKA

Jl. Jatipadang V No 3 Pasar Minggu

Jakarta Selatan

Pimpinan : Ir. Mochamad Samsul Hadi

021-78843328

Fax: 021-78843343

2.09.0044 KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan

Graha Sucifindo Gedung C

Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34

Jakarta 12780

Pimpinan : Ir. Muhammad Amin, MSc

021-79188226

Fax: 021-79188293

2.09.0045 KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan

Wijaya Grand Centre Blok C No.30

Jl. Wijaya II, Kebayoran. Baru

Jakarta Selatan 12160

Pimpinan : Sugeng Budiyono

021-7206661

Fax: 021-7202956

2.09.0046 KJPP Panca , Paulus &Rekan

Prudential Tower Lantai 16

Jl.Jend.Sudirman Kav.79

Jakarta Pusat 12910

Pimpinan : Panca Arief Jatmika,SE

021-57957288

Fax: 021-57957299

2.09.0047 KJPP Iwan Bachron dan Rekan

Duta Mas Fatmawati Blok D1 No.29

Jakarta Selatan 12150

Pimpinan : Iwan Bachron G, SE

021-72801261

Fax: 021-7233494

2.09.0048 KJPP Antonius Azrowini Witijasto & Rekan

Jl. Jend. Basuki Rachmat 48 B Lt.2,

Cipinang Muara

Jakarta Timur 13420

Pimpinan : Witijasto Putranto

021-8566932

Fax: 021-8566932

2.09.0049 KJPP Wilson Dan Rekan

Wisma Nugra Santana Lt.17,

Jl. Jend. Sudirman Kav.7-8,

Jakarta 10220

Pimpinan : Willson Kalip

021-5707170

Fax: 021-5707177

2.09.0050 KJPP Rinaldi, Riki dan Rekan

Perkantoran Pulomas XI No.9

Jl. Perintis Kemerdekaan 9

Jakarta Timur 13210

Pimpinan : Muhammad Rinaldi Rangkuti

021-4890291, 91274017

Fax: 021-4759909

miningnews: Production Superintendent

2009-07-25T18:33:00.000-07:00

JDA is an internationally recognised recruitment consultancy. JDA provides a comprehensive and innovative range of human resources management services to the Resources (Oil & Gas, Mining and Construction) , Manufacturing and Services Industries. JDA currently develops and maintains quality relationships with the world's leading resources companies. With offices in several countries, we are well placed to provide superior recruitment solutions now and the future.

As a result of the decision to strengthen JDA's presence in Indonesia, JDA-Indonesia is now strongly represented with offices in Jakarta, Balikpapan, Tembagapura and Batu Hijau.

Our client, a leading ammonium nitrate producer located in Bontang - Kaltim, is seeking an experienced candidate for the following position :

Production Superintendent

Basic Job Purpose
To manage the manufacturing operations production schedule to optimize plant efficiency of the Bontang Ammonium Nitrate Complex
Provide direction and management of solutions to day to day operations, safety, and environmental opportunities and issues on the Ammonium Nitrate Complex
To assist the Operations Manager in managing and developing the operations team within the Ammonium Nitrate Complex. To act in the role of second in charge to the Bontang Operations Manager
To ensure the operations component of shutdown activities are managed in a safe and efficient manner

Qualifications & Experience :
Chemical Engineering, Chemistry or Mechanical Engineering degree with five years or more of exposure to capital extensive chemical process industry

Five or more years experience in the chemical manufacturing industry with positions which involved setting high safety, health, environment and manufacturing standards in addition to creating an environment of positive continuous improvement through close interaction and team work within workgroups
Industry experience within Refining, Petrochemical or Processing, preferably is still active in such industries

If you are the ones who meet those requirements, kindly send your comprehensive resume in Ms. Word format as soon as possible to : edwin-marta@ jda-indonesia. co.id.

Please note that only qualified candidates will be processed further. Source: milis miningnews

MBP Skill Indonesia
CONTRACTING – CONSULTING – RECRUITING – TRAINING – FORMALITIES

One of our clients, an international company in the world with network worldwide market focusing in Manufacturing, Communication and Power Plant is looking for a qualified candidates to fill the position for :

" Sales Engineer for BMS / HVAC Dept "
( MBP 217 – 02 – 04 )

Mission of Function :
Responsible for ensuring customer satisfaction with products, solutions and services. Handles requests and provides customer service, guidance and support. Develops solutions to resolve problems. Pro-actively approaches customers to make sure the client's products and systems are preferred. This includes training, sales support, testing, engineering support, customizing applications and solutions, responding to customer inquiries and promoting products, solutions, and services.

Requirements:

1.Min. Bachelor of Engineering in either Electrical or Mechanical
2.Max. 30 years old
3.3-4 years in related field preferably in BMS/HVAC (Building Management System/Heating Ventilating Air Conditioning) Industries
4.Experience in trouble shooting & handling of customer complaints with project
5.Product management experience preferred
6.Willing to travelling around and outside Indonesia
7.Work location is in Jakarta

ADDITIONAL INFORMATION FOR SALES ENGINEER

-Strong front sales background and proven record
-Directs execute service / engineering activites. He/she is responsible for engineering requirements, cost control and quality completion of assigned tasks

An attractive remuneration package commensurating with experience will be offered to the successful candidate.

Your application will be treated confidentially and only shorted listed candidates will be followed up. Please send your comprehensive CV and recent photo to resumes@mbp- skill.com and quote the above listed reference number of position.

Regards,

PT. MBP Skill Indonesia
www.mbp-skill. com
www.mbp-skill. com/htm/jobs. php

He became the brand in the community

2009-07-08T03:35:00.000-07:00

Candidates for President, Susilo Bambang Yudhoyono, who is also President of RI, win in the vote in the poll (TPS) 03, Nagrak village, Gunung Putri, Bogor, West Java. From the 445 voters who registered in the TPS and the family chose SBY, 400 votes among candidates seized by SBY-Boediono. M Jusuf Kalla-Wirantoget 13 votes, while Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto reach 12 votes.

Meanwhile, in the village homes Susilo Bambang Yudhoyono in the Village Ploso, Pacitan District, District Pacitan In this village, he win.

The majority of the votes made at a polling station near the residence of presidential candidate Jusuf Kalla in Central Jakarta have been won by his rival, incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono.

Megawati Soekarnoputri won the most votes from her polling station in Kebagusan, South Jakarta, on Wednesday morning, but some people registered to vote, failed to turn up. Megawati collected a total of 110 votes, followed by Susilo Bambang Yudhoyono with 89 votes and Jusuf Kalla with 21 votes.

Meanwhile, the Indonesian Survey Institute (LSI), was optimistic in 2009 President Election held one lap, however the results still have to wait indeed the voice recapitulation by General Elections Commission (KPU).

According to some circles, SBY-Boediono victory:

The mission and vision, competence, and the political machine (coalition) that is better than the competition, competitors

Having a strong figure and has become a brand in the community.

so.. He became the brand in the community

What goals your organization?

2009-06-15T17:56:00.000-07:00

Each organization can be one or more goals that provide direction and unify the view that there are elements in the organization. To be sure the goal will be achieved in the future is a situation that is better than the previous situation. In order to achieve the purposes of the series of events this is necessary, as has been presented above is known as process management.

In general, the process of management can be grouped into: goal setting, planning, Staffing, Directing, Supervising, controlling.

Series of process management is a process that is dynamic. In other words, the process can not be seen as stages of a stand-alone but as a process that allows the related recurrence of a back-step process that has been done before, especially in relation to the relationship between planning and control.

To implement the management processes of the above, managers need the infrastructure and facilities, of which require power, the goal orientation, human and other resources. The power required by a manager to affect other people. There are several types of power that may be required, including: legitimate; coercive power; reward power; reference power; expert power. so, What goals your organization?

swap dollar loans for China's Yuan

2009-04-29T15:31:00.000-07:00

PLN proposes to swap dollar loans for China's Yuan

State power firm PT PLN will propose to swap its dollar-denominated loans from Chinese banks to yuan to help reduce foreign exchange costs. The loans to be renegotiated are part of the company's loans to finance its ambitious 10,000 megawatt electricity project, PLN's president director Fahmi Mochtar said on Friday. Chinese banks have so far signed financing commitments for a total of US$1.47 billion, most of which will be used to pay Chinese suppliers and contractors.

If the swap proposal goes ahead, PLN will get the loans in yuan and also pay its Chinese partners in yuan. "From tenders we have held, many of the winners are from China. But, the contracts were made in US dollars. The Finance Ministry has suggested to us to directly use China's own currency, the Yuan, instead of dollars to avoid (burdens from) double currencies

The 10,000 megawatt project needs a total of Rp 19.2 trillion and US$4.8 million. Of these required funds, PLN has so far secured Rp 18.8 trillion and $2.18 million. We need to sit together with Chinese banks to discuss this further

PLN's plan to renegotiate the loans came after Finance Ministry Sri Mulyani Indrawati urged the company to utilize a recent bilateral currency swap agreement signed between Indonesia and China. The two countries have recently agreed to swap Rp 175 trillion or 100 billion yuan (about $15 billion) to lessen exposure to the US dollar, according to the cental bank. I ask PLN directors to sit (and talk) again with Chinese creditors to re-discuss their agreement. It will reduce the exposure (of rupiah to dollar)

Rupiah depreciation increased PLN's net losses from Rp 5.60 trillion in 2007 to Rp 12.3 trillion in 2008. Foreign exchange losses contributed about Rp 9.3 trillion to last year's net losses, the company announced last week.

PLN's finance director Setio Anggoro Dewo said the net losses were not actual cash losses to PLN, because its foreign-denominated loans are not yet mature. PLN is now looking for banks to assist the company with debt hedging arangements.

The 10,000 MW program covers the construction of 35 power plants, 10 of them in Java and Bali, with 25 located off the two main islands. So far contracts for 32 power plants have been signed, and most of these have now reached the construction phase. About 7,000 megawatts are scheduled to start operating in 2010, while the remaining 3,000 megawatts are delayed until 2011 and 2012.To anticipate increasing electricity demand, the government has been also been preparing a second 10,000 MW accelerated program, part of which will be directly PLN's responsibility, while the rest will be financed and managed by independent power producers (IPPs).
Source:Alfian and Aditya Suharmoko , The Jakarta Post , Jakarta

One million customer target

2009-04-20T06:57:00.000-07:00

Bank Andara target can one million customers during the 3 years post. Paul said: we are targeting 1 million customers or about 2-3 percent of the total market share in Indonesia.

For the initial stage, the Bank Andara akan funds allocated around Rp 300 billion in credit to microfinance institutions. Furthermore, Paul said that the government will also increase the capital to Rp 275 billion from the Bank's capital base Andara that reached Rp 135.9 billion. Tomorrow we will have AGM (general meeting of shareholders) and capital increase to Rp 275 billion. But we want the capital can be increased 2 times from Rp 135 billion that. Capital will be paid in this year until next year. Additional capital is derived from a number of large investors who are investors who have a social vision to minim to the poor. Most likely the investor will enter from the United States.

Currently, there are four shareholders who become investors in the Bank Andara, the Mercy Corps International (MCI) of 42 percent, Coorporation International Finance (IFC) of 20 percent, the HIVOS-Triados Fund (HTF) of 17 percent, and Catholic Organizations for Relief and Development Aid (CORDAID) of 13 percent. In addition, there are also the shareholders of Bank Sri Partha, that is, I Wayan Gatha, is 11 percent.

strong investor optimism post-election

2009-04-17T07:58:00.000-07:00

Index stock prices are still strong and increased again to record a significant transaction. Strengthening the index value and this transaction triggered the funds in foreign capital markets to Indonesia, which was the greater, in addition to the strong investor optimism post-election general legislative.

Closing trading stock on the Indonesia Stock Exchange (ISE) Thursday (16 / 4), the combined stock price index (JCI) rose 31.42 points, or 1.97 percent to 1625.08. LQ-45 index rose 6.3 points or 1.99 percent to 323.27 and Kompas100 index rose 7.59 points or 1.94 percent to 398.06. Strengthening the stock index is the fourth time in this week. Calculated from Monday until yesterday, JCI has increased by 161 points or about 11 percent. Transaction value in the higher ISE also, yesterday was Rp 6.08 trillion. This is the highest daily value of transactions in ISE since the last 3.5 months.

Reliance Securities analyst, Rawendra Deo, said the index respectively during the last four days is not only influenced by euphoria investors with the implementation of the legislative elections that took place relatively safe. Strengthening that also influenced the in flow of foreign funds into the capital market of Indonesia. During the last four days, foreign transactions in the stock market in Indonesia's position is always supply a purchase. On Thursday trading, for example, the net purchase of foreign investors on the stock in-stock ISE recorded at Rp 530.60 billion. According to Deo, compared with other countries in Southeast Asia, foreign investors see the investment in the Indonesian capital market is far more interesting. In addition to stock prices is quite cheap, security and political stability also quite awake.

President of ING Securities Indonesia Robert Scholten said, the investment conditions in Indonesia is quite positive. However, at this time investors still prefer a conservative approach in investing, as in the form of deposits and gold. Robert said, after the presidential election coming in July, investors will be able to predict future economic conditions. After that, it is estimated that investor sentiment improved sharply will so ready to take higher risk in investing.

Continue to decrease the interest rate credit

2009-04-04T16:07:00.000-07:00

With the BI Rate is decreasing, it is expected that the interest rate on bank loans can be derived, so that the real sector remain awake and running. World investment in the country we can still survive and still run with the normal activities

Look after the overall economy and in foreign countries, Bank Indonesia decided down the BI Rate 25 basis points to be 7.5 percent. The condition of the world economy that is still covered uncertainty, but there are way to positive sentiment, especially with the results of the G-20 meeting is to encourage improvements in the capital market. BI project Indonesia experienced economic growth slowing in 2009 and will grow due to fiscal stimulus, so the growth in the range of 3% -4%.

Level of inflation in the quarter in 2009 I came down because of a decrease in fuel, food good condition, and that inflation expectation.

Prices of food security and development to provide for us to reach the limit under the 5-7 percent inflation.

Performance quarterly balance of payment in 2009 I showed a better than originally estimated. Where the export is still positive.

Manufacturing line down global demand. But I quarterly balance of payment surplus 3.5 billion U.S. dollars, foreign exchange reserves 54.8 billion U.S. dollars which is enough to 5.9 months import payments plus debt.

Condition with the condition of banks is also good. Capital adequacy ratio reached 17.7 percent per February 2009, the ratio of bad debts (NPL) is still good, in which gross NPL of 4.3 percent, net NPL of 1.6 percent. Concomitant increase in both liquidity and investment funds a third party credit growth is still low but expected to increase quarter II.

Set your choice now

2009-03-30T05:43:00.000-07:00

Based on the survey conducted on the R & D Kompas 20-2-2009 up to 3 March 2009 and announced in the daily Kompas on 30 March 2009, approximately 22.5% of respondents admitted not knowing the party choice, and 16.9% still keep choice. The Legislative Elections on 9 more days to live, precisely on 9 April 2009. The survey was conducted in the 33 provinces in Indonesia, and the largest selection of respondents to drop the “PDIP”, “Partai Golkar” and ”Partai Demokrat”.

With the assumption of the respondents on the whole can represent the number of voters in Indonesia, could be the possibility of going in the upcoming Legislative Elections.

1. Political parties that won seats dominant parliamentary / legislative (above 50%) is less likely to
2. There has been public participation leads to voters of political parties

Nationally, 38 Political parties party will fight the elections are democratic in the 9 April 2009, with the expected time remaining is:

1. Both the Election Committee and the Regional Center of the program as well as possible
2. Similarly to the Political Party election, expected to do well with the political campaign.
3. Participants are advised to keep voters in the coming party democracy, so that the general election this really the democracy that good, so we as the international community to be a good example.

Situ Gintung bak Tsunami Lokal

2009-03-27T09:26:00.000-07:00

Jebolnya tanggul Situ Gintung yang dibangun sejak jaman Penjajahan Belanda membawa bencana yang luar biasa.

Secara administrative Situ Gintung terletak di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan luas kurang lebih 21,4 Ha. Lokasi ini terkenal keindahan alamnya dan merupakan tempat wisata local. Biasanya, wisata dilakukan dengan memacing sambil makan bersama dengan keluarga atau meninkmati danau dan alamnya. Situ Gintung juga berfungsi sebagai konsevasi alam.

Dan di perkirakan, tadinya lokasi ini menjadi daerah resapan air dan penampungan air. Tetapi kondisi tanggul yang sudah tua menyebabkan banyak korban meninggal bahkan masih dalam tahap pencarian. Air yang tumpah dari situ gintung mengingatkan kita kembali tsunami di NAD, ya boleh di sebut sunami local.

KOndisi terparah terdapat di RT 02, RT 03, RT 04 yang berada di RW 08 Kampung Poncol, Situ Gintung, Cireundeu, Ciputat, Tangerang, diperkirakan sekitar 300 san rumah hanyut dan rusak parah.

Syukur, batuan berdatangan, Tidak perlu dicurigai para caleg yang mau Bantu.

Ayo mari kita saling membatu Kami turut berduka atas kejadian ini. Buat Kelurga yang ditinggalkanya sabar dan jangan putus asa

Teknik mendapat nilai pasar

2009-03-21T07:47:00.000-07:00

Adjustment bentuk persentase

Adjustment atau Penyesuaian dengan persentase dilakukan dengan penyesuai pada kondisi pasar dan perbedaan lokasi yang dituangkan dengan bentuk persentase. Penilai menetapkan hubungan antara objek penilaian dengan properti pembanding. Penyesuaian dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan kelebihan atau kekurangan dalam bentuk persentase, antara lain: jika objek penilaian dan properti pembanding sama, maka tidak diperlukan penyesuaian; jika objek penilaian lebih unggul sebesar x% (x perseratus) dari properti pembanding, maka keunggulan sebesar x% (x perseratus) tersebut ditambahkan kepada nilai objek penilaian; dan jika objek penilaian lebih buruk sebesar x% (x perseratus) dari properti pembanding, maka kekurangan sebesar x% tersebut dikurangkan dari nilai objek penilaian.

Penyesuaian bentuk satuan uang

Penyesuaian bentuk satuan uang digunakan untuk mencerminkan perubahan-perubahan kondisi pasar dan perbedaan lokasi dalam satuan uang. Penilai konsisten dalam menetapkan hubungan antara objek penilaian dengan properti pembanding. Penyesuaian dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan kelebihan atau kekurangan dalam bentuk satuan uang, antara lain: jika objek penilaian dan properti pembanding sama, maka tidak diperlukan penyesuaian; jika objek penilaian lebih unggul sebesar x rupiah daripada properti pembanding, maka keunggulan sebesar x rupiah tersebut ditambahkan kepada nilai objek penilaian; dan jika objek penilaian lebih buruk sebesar x rupiah dari properti pembanding, maka kekurangan sebesar x rupiah tersebut dikurangkan dari nilai objek penilaian.

Rangkaian Penyesuaian (sequence of adjustment)

Penilai melakukan rangkaian penyesuaian dengan cara menghitung dan menjumlahkan penyesuaian-penyesuaian atas elemen-elemen penyesuaian secara bersama-sama atau dapat dilakukan sendiri-sendiri menurut cara penyesuaian yang dilakukan (persentase atau satuan uang), maupun berupa kombinasi kedua cara tersebut.

Penyesuaian (Adjusment) dilakukan terhadap faktor: Lokasi antara lain dengan memperhatikan lingkungan, akses, dan fasilitas; Peruntukan (zoning) antara lain dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah; Sifat-sifat fisik Tanah antara lain dengan memperhatikan fisik, luasan, bentuk, dan elevasi; dan Bangunan antara lain dengan memperhatikan kondisi dan fasilitas bangunan.

Market data grid

Penilai wajib menggunakan market data grid untuk menyatakan konsistensi dari penyesuaian-penyesuaian yang dibuat. Grid tersebut merupakan bagian untuk melakukan rekonsiliasi terhadap beberapa indikasi nilai yang dihasilkan dalam pendekatan pembanding data pasar, yang berupa kisaran nilai (range).

Membuat rekonsiliasi berbagai indikasi nilai yang dihasilkan dari analisis perbandingan ke dalam indikasi nilai tunggal atau dalam kisaran nilai (range) untuk kondisi pasar tertentu.
Rekonsiliasi dan Kesimpulan Nilai. Dalam hal data diperoleh tidak dalam waktu yang bersamaan, maka Penilai melakukan penyesuaian. Berdasarkan nilai indikasi yang diperoleh dari penyesuaian data pembanding, maka dilakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan kesimpulan nilai.

Rahasia mesin penghasil uang secara otomatis bukan tipu

2009-03-17T06:04:00.000-07:00

Banyak berpendapat, bisnis lewat internet penipuan. Saya katakan BUKAN, ini bisnis dunia maya yang menghasilkan uang dengan halal.

Oke, Kita lanjutkan obrolan ini.

Ada beberapa sumber pendapatan dalam bisnis internet.

1. Referral. Anda member suatu dan langsung memasarkan suatu produk sesuai dengan yang anda dapat. Pasang bannernya di web/blog/site anda. Bila seorang melakukan transaksi lewat anda, Dipastikan anda memperoleh fee atas transaksi tersebut. Ya layaknya MLM lah- di bisnis nyata.

Contohnya: Amazon, dan banyak lagi. Bagi anda pemula, salah satu rekomendasi ku melalui http://www.formulabisnis.com/?id=addvalue

Mau tahu kelebihannya? Dengan member, anda langsung dapat mempromosikan refferal lewat email. Jadi sambil menunggu membuat web/blog, anda dimungkinkan menghasilkan kentungan. Hebat bukan?

2. Setelah membuat web/blog, anda mendaftar sebagai publisher, misalnya google adsense, AdsenseCamp atau perusahan yang menyediakan jasa pay per unique click/PPC. Langsung coba di sini:

Pemilik web adalah penyedia ruang pada website yang memungkinkan advertiser memasang link iklannya. Anda berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan dengan memasang link iklan pada Advertiser. Anda akan mendapatkan bayaran apabila ada yang melakukan klik pada iklan di website Anda.

3. Buat produk yang akan jual, ini membutuhkan ketekunan, kesabaran dan tentunya sesuai dengan target pasar yang akan capai. Lakukanlah persiapan dini (kita bahas lebih lanjut) atau langsung simak dengan baik dengan member http://www.formulabisnis.com/?id=addvalue atau klik di sini

4. Anda menjadi konsultan atas keberhasilan dari refferal, PPC dan jualan produk dari web anda. Dari sini anda meraupkeuntungan lagi, luar biasa kan?

5. Pengujung web/blog anda banyak? Perusahaan Pengiklan atau advertiser akan meminta memasang iklannya di Web/blog anda. Misalnya Banner perusahaan tertentu. Anda dapat memasang rate tertentu atas iklan ini.

Semuanya menghasilkan uang, Buktikan Sendiri. Dan masih banyak lagi, segera daftar diri anda ke formulabisnis.com, semuanya dijawab dengan lugas dan tuntas

Jadi terbukti sejak dini, anda meraup keuntungan bukan? Buktikan sendiri bahwa bisnis ini bukan penipuan. Dapatkan tiga jurus ampuh mesin penghasil uang anda secara otomatis.

atau klik banner ini:

Selamat mencoba-Terimakasih

Raih keuntungan sejak dini

2009-03-16T06:17:00.000-07:00

Maaf sedikit melengceng.. tetapi saya sudah membuktikannya.

Saya yakin anda pernah berbisnis dan tentunya mengharapkan keuntungan, bukan begitu?

Pernahkah anda sejak awal langsung meraih keuntungan? Barangkali belum kali ya. Temukan Formula bisnis-nya dengan dengan mengunjungi situs ini http://www.formulabisnis.com/?id=addvalue

Bisnis lewat internet salah satu jawabnya (mungkin anda sudah memahaminya). Bisnis ini sama dengan bisnis konvensional lainnya, butuh perencanaan, dan butuh tindakan.

Nah bedanya di mana? Bisnis ini membutuhkan biaya investasi relatif kecil dan resiko kecil tetapi keuntungannya mampu menghasilkan keutungan 70 kali lipat bahkan lebih dari modal awalnya. Waktunya sangat singkat, luar biasa addvalue-nya.

Anda dapat bayangkan dengan biaya investasi awal Rp.300.000,- s/d Rp. 500.000,- dan biaya rutin perbulan tidak sampai 300.000,- pendapatan anda lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Coba berapa addvalue-nya.

Ini baru dari satu pruduk anda, bayangkan kalau produk anda itu ada sepuluh. Pendapatan anda luar biasa, kan??. Lakukan Action sekarang juga.

Tertarik bukan? Temukan rahasia dan jawabannya di http://www.formulabisnis.com/?id=addvalue

Ingat, tak perlu banyak mikir, lakukan action, action dan action.

Nilai Pasar dari data pasar

2009-03-13T19:43:00.000-07:00

Pendekatan dan Metode yang digunakan dalam Penilaian. Penilai wajib menggunakan paling kurang dua pendekatan penilaian, sebagai berikut:

Pendekatan Data Pasar (market data approach, Sales Comparison Approach atau Comparative Method);

Pendekatan Pendapatan (Income Approach); dan

Pendekatan Biaya (Cost Approach).

Penilai menggunakan Pendekatan Pembanding Data Pasar (Sales Comparison Approach atau Comparative Method) maka ketentuan berikut wajib dipenuhi:

Properti pembanding yang digunakan sebagai pembanding sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) properti.
Nilai objek penilaian diperkirakan melalui perbandingan objek penilaian dengan properti lain yang sebanding dan sejenis yang telah terjual atau penawaran jual atau beli yang telah terjadi.
Pendekatan pembanding data pasar dapat diterapkan jika terdapat data terkini yang cukup memadai untuk mengindikasikan nilai objek penilaian di pasar.
Memperhatikan hal-hal sebagai berikut: tingkat permintaan dan penawaran; Harga yang seharusnya dibayar untuk mendapatkan properti substitusi dengan utilitas yang serupa; Keseimbangan antara permintaan dan penawaran; dan Pengaruh yang signifikan dari lingkungan sekitar untuk memperkirakan nilai properti.
Data-data yang wajib diperoleh antara lain berupa data-data penjualan, kondisi penawaran, larangan-larangan, daftar properti yang menjadi pesaing dan membandingkan dengan objek penilaian.
Data pembanding yang digunakan wajib berasal dari lingkungan sekitar atau kawasan pasar yang sama dengan objek penilaian dan berasal dari transaksi yang bersifat arm’s length.
Setiap perbedaan signifikan antara objek penilaian dan properti pembanding yang dapat mempengaruhi nilai, digunakan sebagai elemen pembanding.
Hal-hal yang wajib dilakukan dalam menggunakan Pendekatan Pembanding Data Pasar, antara lain: melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi penjualan, daftar properti dan penawaran dari properti sejenis dan sebanding; melakukan verifikasi keakuratan data; memilih unit pembanding yang sesuai (misalnya harga per meter) dan mengembangkan analisis perbandingan untuk tiap unit; dan melakukan perbandingan dengan properti pembanding dengan menggunakan elemen-elemen pembanding dan membuat penyesuaian terhadap harga penjualan dari properti pembanding.
Elemen-elemen pembanding yang wajib dipertimbangkan, paling kurang meliputi: Hak-hak yang terkandung dalam pemilikan properti; Penilai wajib mengidentifikasi hak-hak yang terdapat pada properti untuk setiap transaksi pembanding yang dipilih untuk dianalisis dan selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk setiap perbedaan-perbedaan dalam hak-hak yang terdapat pada properti pembanding. Kondisi penjualan; Penilai wajib melakukan penyesuaian atas harga transaksi properti terkait dengan kondisi penjualan, seperti motivasi penjual dan pembeli dalam suatu transaksi, kondisi arm’s length, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atau penguasaan yang dilakukan oleh pemerintah (eminent domain).

Kondisi pasar; Penilai wajib melakukan penyesuaian harga transaksi properti dengan kondisi pasar yang berubah dari waktu ke waktu.
Lokasi; Penilai wajib melakukan penyesuaian atas harga transaksi properti terkait dengan lokasi properti.
Karakteristik fisik; Penilai wajib melakukan penyesuaian atas perbandingan, dalam hal terdapat perbedaan karakteristik fisik antara properti pembanding dengan objek penilaian. Perbedaan tersebut meliputi antara lain ukuran, umur, kondisi, kualitas konstruksi, model arsitektur, material bangunan, utilitas fungsional, ukuran tapak, daya tarik dan kenyamanannya.

Independent Valuer

2009-03-10T05:30:00.000-07:00

1. Professional Valuation assignment is received by the Valuer from a client to do the assessment on a particular object with the goal of the assessment on a particular date that the assessment presented in the assessment report.
2. The period of assignment is Professional Valuation Date is the date where the marker base opinion; Valuation Professional Period assignment period is required to make an assessment process to sign assessment reports.
3. Close Family Member is the wife or husband, parents, children both in and outside the seal, and siblings.
4. Fee Contingent fee is set for the implementation of a professional service that will only be charged when there is a specific finding or result is the amount of fee depends on the specific results or findings unless the fee is set by the court or agency or in the case of taxation, if the basis is the result of the determination settlement of the law or findings of the agency.

5. People In Business Services Valuer are:
People included in the team assignment Professional Valuation namely: all the colleagues, leaders, employees and professional or expert participating in the assessment of the assignment; those who do advanced study or a colleague to act as the two and (so) during the period of assignment Valuation Professional, or Valuer as consortium members in a professional assessment of the assignment;
or
People included in the executive chain / commands that all persons who: have a supervising or management responsibilities directly to the professional assessment of the assignment; evaluate the performance or recommend compensation for colleagues and team members Professional Valuation assignment; or oversee the implementation of quality control or other control over the assignment professional assessment;
or
Each peer, leaders, employees and professional or other experts from the Business Services. Valuer who has conducted a professional assessment of the assignment to other clients.
6. Experts namely those who have skills and qualifications in a particular area outside the scope of activities does not work Valuation and Business Services on the marker.
7. Key employees, namely those who have authority and responsibility to plan, lead, and control of the company that includes members of Commissioners, members of the Board of Directors, and managers of the parties or assessed and taskmaster.
8. A material business relationship is a relationship business value more than 5% of the total revenue received from the client.

I. Timed Period assignment Professional Valuation : Professional Valuation period starting assignment since the start of field work or a professional assessment of the assignment, whichever is first. Professional Valuation assignment period ends at the time signed assessment report or a notification in writing to the Valuer by Client and professional assessment that the assignment is completed, whichever is first.

II. In providing professional services, especially in giving opinions, or assessments, Valuer must always maintain the attitude independent.

III. In providing professional services, Valuer should use professional employees from other parties.

IV. Not independent Valuation during Period Valuation professional assignment, when the Valuer, Valuer Business Services, or People In Business Services Valuation:

Have a financial interest directly or indirectly the materials on the client, such as: investment in the client, or other financial interest in the client that may cause conflict of interest;

Have a working relationship with the client, such as double as a key employee in the client; Family Member has a close working on the client as a Key Employee; have any colleagues or former employees of the Business Services professional Valuation who work on the client as a Key Employee, but after more than 1 (one) year does not work anymore on the Business Services Valuation concerned; or have partners or employees of the Business Services professional valuer who previously worked on the client as a Key Employee, except that the assignment does not participate in conducting a professional assessment of clients in the period of assignment Professional evaluation;

Have a business relationship directly or indirectly with a material client or key employees with the work on the client, or with the main shareholder clients. Business relationship in the grain is not included in the business relationship Valuation, Valuation Business Services, or People In Business Services Valuation provide assessment services to the client, or as a consumer product from the goods or services in order to support the client's routine activities;

Provide services to the client that may cause conflict of interest, or

Provide a service or product to clients with basic Contingent Fee or commission, or receive a fee or commission from Contingent client.

V. Quality Control System : Business Services Valuer must have a quality control system with an adequate level of confidence that the Business Services valuer or employees can maintain independent stance by considering the size and nature of the practice of Valuation in Business Services.

VI. Limiting the assignment Valuation Professional

The provision of assessment services to the client can only be done by a valuer maximum 3 (three) consecutive years from the date of assessment on the professional assessment of the first assignment.

Valuation can receive a professional assessment of the assignment back from the client referred to in number 7 letter a rule after three (3) consecutive years does not make a professional assessment of the assignment for that client from the date of assessment on the professional assessment of the last assignment.

In the case of the provision of services to the client that the assessment made by a valuer is not three (3) consecutive years, the new estimator can receive a professional assessment of the assignment from the client back after fulfilling criteria .

VII. Acceptance of the assignment in the professional assessment, Valuation must consider the professional and have the independence that can be.

Premium Increases future?

2009-02-25T16:19:00.000-08:00

The government gave the signal will likely raise the price premium per 15 March.

One is the price indicates RON 88 premium products in the international market in February 24 per yesterday are on the level of Rp 5,900 per liter. The price difference between Rp 1,400 per liter from the subsidies price premium at this time, which is Rp 4,500 per liter in effect since 15 January 2009.

Market prices are already above the retail price we. What this means, anomalies supply than demand in the premium product prices low and have lost market premium products have started normal. However, the fuel subsidy is valid for one year running. Premium surplus revenues that occurred two months later, according to him, does not mean there will also in future.

Meantime…………..
Oil prices soar above 42 U.S. dollars per barrel after a report issued by the U.S. government showed gasoline demand to increase and crude oil inventories do not increase as initially suspected. Contract of light crude oil, sweet for April increased by 2.54 U.S. dollar and closed at 42.50 U.S. dollars per barrel on the New York commodity exchanges Mercantile Exchange.

Phil Flynn, an analyst Alaron Trading Corp.. the decrease in retail gas prices combined with the U.S. Department of Energy reports that demand this product has increased a broker to inject more funds to the large crude oil stocks. "Bargaining position favored by broker. When they see the price of commodities fall, they raise the bid," said Flynn. "Consumers spend more on fuel expenditures," he added.

Information Agency U.S. Department of Energy reported U.S. gasoline inventories declined almost 2 percent for the weekly report ending February 20. One analyst Stephen Schork explain gasoline production increased last week to number average 8.9 million barrels per day at the market to take advantage of market conditions the trail by the price fall of crude oil.

Basic Guidelines Framework The Appraisal Asset

2009-02-25T08:05:00.000-08:00

Basic Guidelines Framework The Appraisal Asset
AS IS NEXT:
1. Valuation/Appraisal Vacant Land
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Vacant Land
c. Reporting Valuation/Appraisal Vacant Land
2. Valuation/Appraisal Hotel
a. Definition
b. Hotel Valuation/Appraisal Technical Guidelines
c. Reporting Hotel Valuation/Appraisal
3. Valuation/Appraisal Office Building
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Office Building
c. Reporting Office Building Valuation/Appraisal
4. Valuation/Appraisal Shopping Center (SHOPPING MALL)
a. Definition
b. Technical guidelines Shopping Center (Shopping Mall)
c. Reporting Shopping Center (Shopping Mall)
5. Valuation/Appraisal Apartment
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Apartment
c. Reporting Apartment Valuation/Appraisal
6. Valuation/Appraisal Factory
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Factory
c. Reporting Factory Valuation/Appraisal
7. Valuation/Appraisal PLANTATION
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Plantation
c. Reporting Valuation/Appraisal Plantation
8. Valuation/Appraisal MINING
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Mining Industry
c. Mining Reporting Valuation/Appraisal
9. Valuation/Appraisal Rights of Forest
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Rights of Forest
c. Reporting Valuation/Appraisal Rights of Forest 10. Valuation/Appraisal RIGHTS Built Operate and Transfer (BOT)
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines BOT
c. Reporting Valuation/Appraisal BOT
11. Valuation/Appraisal Rights Lease
a. Definition
b. Valuation/Appraisal Technical Guidelines Rights Rentals
c. Valuation/Appraisal Rent reporting rights

I will post the next.....

free import steel or iron

2009-02-20T21:07:00.000-08:00

Only three producers free import

The Government published the rules that restrict importee steel or iron. Only three producers of standard steel or iron-free import of production as needed. Importers may not enter steel or iron to the domestic market price for the purpose of speculation.

This is set in the Regulation of Minister of Trade Tax 8/M-DAG/PER/2/2009 a valid 1 April 2009. Third is the automotive industry and components, and electronic components, and the dockyard. The three industries, the import of steel may be appropriate to their needs and specifications without verification in the port of unloading.

To Controlled, government reports importee live match with the needs of the industrial production. This regulation aims to implement the principle of fair competition and protect consumers. There is no restriction, prevention, or the import prohibition. The government wanted to minimize the practice of importing illegal misuse of postal customs tariffs. 794 of the imported products, only 202 are arranged.

Besides importers producers, the government only allows registered importers include 202 domestic product to market. Products are plated sheet steel, sheet steel is hot, and pipe weld.

Exception of technical or verification are also provided for the import of steel or iron is imported with customs facilities by the government of the country and have a bilateral agreement such as Japan.

Importees steel or iron for the needs of industry in the area of free trade, free port, and the region also need not belted verification.

"There is no quota. The idea is imported according to regulations, we do not want to import to speculation," this well-founded concern. Imports of steel or iron increased sharply from 4.1 million tons in 2007 to 10 million tons in 2008. Impact, industry, iron, steel or national not good. During the last four months, the iron and steel industry the national black-and-blue diatom imported products, both legal and illegal.

Sitting pretty with fashionable furniture

2009-02-20T05:51:00.000-08:00

Home is certainly where your heart is, but it can be where your self-expression is too.

As interior design trends change over time, style-savvy enthusiasts can now feel right at home by brightening up their lives with high-end furniture. Whether you choose to purchase or rent your furnishings, retailers offer you more options to refresh your living space with the latest deluxe and stylish furniture.

You may think that furniture lasts for years, so how do trends and fashions come into it? After all, unlike clothes, shoes and handbags, the furniture trends don't change that fast. But adding new pieces can help refresh your living space - and your mind - while knowing that your choice is an investment; if you choose right, your piece could be in style for years.

Those who love to indulge in luxury furniture, to keep themselves surrounded by beautiful things, have another reason for splashing out on their d*cor: its added value. For no matter what the style, from contemporary or minimalist to romantic or vintage, high-quality furniture transcends the merely functional.

"Furniture is now more than just equipment," says Francisca Prandayani, public relations manager of Da Vinci Indonesia. "It's also a combination of fashion style and investment, something that can be handed down to later generations."

Da Vinci, one of Asia's premium furniture retailers, recently unveiled its special couture home line that brings the luxurious Versace Home, Fendi Casa, Kenzo Maison and Cerruti to Indonesia.

"Indonesians tend to be more adaptable to fashion trends than people in other Asian countries, which is why the market here is promising for fashion furniture," Francisca said.

In "fashion furniture", seemingly everyday items such as sofas, armchairs, ottomans and beds are perceived and interpreted according to the typical styles and philosophy of high-class designers such as Donatella Versace, Kenzo Takada and Karl Lagerfeld, bringing a taste of luxury into the home.

"The fabric used for the furniture is just the same as that used for the designers' wardrobes," Francisca said. "So imagine, what you see at the catwalk could be at your home, too."

The accompanying high price tag is because there is more to it than just, for example, a chair; connoisseurs, Francisca said, develop an art of appreciation.

"We don't just sell furniture to customers. We educate them about fashion and trends - the philosophy of the furniture brands," Francisca said. "When they know about the philosophy - the story behind the makers and the craftsmanship, they are more appreciative of the money they spent for luxury furnishings."

And since furnishings such as those in the Versace, Kenzo and Fendi lines are limited editions, Francsica added, owners can appreciate them even more.

It is thanks to this deep sense of appreciation for the craftsmanship and added value that premium retailer Piccadilly has succeeded in the luxury furniture business for 15 years.

Named after a major iconic street in London, Piccadilly matches its name with its stylish offerings: furniture designed in the English styles of the 16th to 18th centuries.

"The classic English-style is a timeless beauty; you can even pass it onto later generations," Thomson Siregar, general manager of Piccadilly, said.

"And in the case of our pieces, because all were made of the highest grade of solid mahogany, the older their age, the more precious they are. It's a matter of investment."

Piccadilly, located in Kemang, South Jakarta, manufactures its England-flavored furniture in Jakarta, but their exquisite pieces find homes in the United Kingdom, Korea, China and India.

"The funny things is, some Indonesians living in the UK bought our furniture there and then brought it back to Indonesia," Girie, Piccadilly's marketing executive, said, adding, "They thought the furnishings are made in the UK, while they can actually get them right here."

With only one Indonesian designer working exclusively for the company, Piccadilly ensures its pieces fully give a sense of luxury and exclusivity.

"It's not only the wood, leather or fabric - Piccadilly pieces also use the finest chemical substances. Take the varnish - it is the safest one, with no tangy smell that harms health," Girie said. "And to mark its authenticity, every piece of our furniture has a secret code in it."

Such elegant and luxurious furnishings naturally command a high price, although Piccadilly has a more customer-friendly approach to prices than some other high-end stores.

"In terms of prices, we're flexible enough because we're trying to satisfy every customer," Thomson said.

Among high-profile owners of Piccadilly furniture are celebrities and senior government officials, Thomson said, adding "But we can say most of our customers are embassies and expatriates."

Also finding plenty of customers among the expatriate community is Arbor & Troy, whose boutique in Kemang tempts people with the high-end furniture experience.

They offer a wide range of choices, from modern classic (all in black) and urban contemporary (earthy brown), to pieces employing traditional ethnic and exotic tropical themes.

"Our specialties are in the designs and the use of finest materials," the boutique's consultant Mellyza Zuladi said.

Customers can also customize their own furnishings through their personal selection of materials, fabric and colors.

"Whether modern and casual, or ethnic and colorful, customers can put their own touch on their pieces," Mellyza said.

As she suggests, whether your taste runs to rich tones of fresh green, deep pink and spicy red, or to more pale or neutral colors, you can always find a good reason to freshen up your living space and fulfill your dream of living in the midst of beauty and style.

Source: Dian Kuswandini , The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 02/19/2009 2:13 PM | Lifestyle

Indonesia opens peatland forests for palm oil

2009-02-20T05:39:00.000-08:00

Indonesia has lifted a yearlong moratorium on the use of peatland forests by palm oil companes, a senior Agriculture Ministry official said Wednesday, angering environmental groups who say the decision will contribute to global warming.

The government will start issuing permits - which have been withheld since December 2007 - immediately in areas that meet certain criteria on the depth of the pt, mineral quality and other issues, said Ahmad Manggabarani, without elaborating.

Indonesia is the third-highest emitter of carbon dioxide behind China and the United States, largely because much of the palm oil on the islands of Borneo and Sumatra is planted on carbon-rich peatland that must be drained rst, releasing millions more tons of CO2 into the atmosphere each year.

Manggabarani said the decision to start reissuing permits was based on the desire to increase productivity of palm oil, which is used for cooking, cosmetics and as a cleaner-burning biofuel. The country is already the world's top producer of the commodity.

"We are disappointed," said Bustar Maitar, a Greenpeace Southeast Asia forest campaigner. "We had hoped after a year, the freeze would be permanent."
Source: Zakki Hakim , The Associated Press , Jakarta | Wed, 02/18/2009 1:55 PM | National

New trade regulation on steel imports to protect RI steel

2009-02-20T05:07:00.000-08:00

The government has introduced a new trade regulation on the importation of steel commodities to protect the domestic steel industry, which is facing a major downturn.

The regulation, which will be effective starting April 1 and will require steel importers to process certification and, prior to importing, to file a report to an appointed surveyor on their steel commodity needs.

The Industry Ministry’s director general for metal, machinery, textile and miscellaneous industries Ansari Bukhari said Thursday that the regulation is needed to protect the domestic steel industry which is far behind in many aspects. compared to imported steel products.

“The main problem facing our steel industry is over-dependency on imported raw materials, especially in the upstream steel industry.

“Our steel manufacturing technologies are also far behind other countries,” he told reporters at
his office.

Ansari admitted that the regulation is basically to build a higher barrier to prevent foreign steel imports from flooding into the country.

The regulation applies to protect all 202 listed domestically produced steel products including Hot Rolled Coil (HRC) and Hot Rolled Plate (HRP).

Reports say that consumers such as property developers prefer imported steels to domestic
ones because of cheaper price and better quality.

Businesspeople have reportedly said that these circumstances have led to dependency on imported raw materials, whilst local steel production technology is not yet that advanced
Due to this dependency, steel industry players have to import raw materials paid in US dollars , while selling their products domestically in Indonesian rupiah.

Now, that the rupiah is tending to weaken against the US dollar and due to lack of demand from abroad because of the global economic crisis, the domestic steel industry is facing a major downturn.

“Over the last two years, steel production has been declining from 4.16 million tons to 4.08 million tons. But thankfully, we still managed an increase in our steel exports valued at US$2.4 billion in 2008 compared to $1.8 billion in the previous year,” Ansari said.

“Our steel industry utilization was only around 60 percent in 2008, which means we produced only about 4 to 6 million tons out of our total capacity of nine million tons,” Ansari said.

Ansari also said recently that he predicted that industry utilization of capacity would go down by about 20 to 40 percent in 2009, bringing projected total output down to between 2.4 to 2.8 million tons.

To improve the efficiency of the country’s steel industry, the ministry proposes to help introduce a new technology called Direct Iron Ore Smelting (DIOS), under a cooperation program with Japan.

The cooperation is under the Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
“The new technology allows processing on low calorie ember stones and utilizing smaller inputs of iron ores, making it suitable for Indonesia’s available natural resources,” Ansari said.

However, even Japan has yet to apply the technology because of their lack of natural resources, which makes the effectiveness and efficiency on the new technology somewhat questionable.

“Indonesia is not being used as an experimental laboratory, but Japan sees that our country has better resources to implement the technology. Japan will also help to fund the pilot project using the technology,” Ansari said.

Ansari said this technology was still in the knowledge-transfer stage and therefore he had yet to calculate the investment needed.

Source: The Jakarta Post , JAKARTA | Fri, 02/20/2009 10:20 AM | Business

New airport tax tariffs start March 1

2009-02-20T05:00:00.000-08:00

Government has approved the proposal submitted by the state-owned aviation operator, PT Angkasa Pura II, to increase service tariffs at domestic and international flight terminals.

Transportation Minister Jusman Syafii Djamal said that the implementation of the new tariffs will start next month. New international flight tariffs will start on March 1, and domestic ones on March 15.

"Domestic flight tariffs will only increase by Rp 10,000 on average, but for international flights by up to Rp 50,000," he said in a statement.

Angkasa Pura has also received an approval on the adjustment from the Indonesian Consumers Foundation (YLKI).

Many Indonesian airports have been criticized for their lack of proper and decent facilities and access points. Tariff adjustment is hoped to be followed by more improvements in facilities, such as to provide better public toilets, musholla (prayer rooms) and other facilities and to improve accessibility.

Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport's domestic flight tariff has increased to Rp 40,000 (US$3.5) from Rp 30,000, while the international flight tax tariff is up to Rp 150,000 from Rp 100,000.

The domestic flight tariff at Halim Perdanakusuma, the second city aiport, goes up to Rp 30,000 from Rp 25,000 and international flight taxes go to Rp 80,000 from Rp 75,000.

Jakarta's domestic and international tariff increases are the highest compared to other cities, ranging from Rp 5,000 to Rp 10,000 for domestic taxes, and from Rp 5,000 to Rp 50,000 for international taxes.

Aceh's Sultan Iskandarmuda Airport recorded the highest international tariff increase outside Jakarta, rising by Rp 40,000.

Medan's Polonia Airport in North Sumatera, Palembang's SM Badaruddin Airport in South Sumatera, Padang's Minangkabau in West Sumatera, Aceh's Sultan Iskandarmuda in Nanggroe Aceh Darussalam and Bandung's Husein Sastranegara all have domestic flight tariffs increased by Rp 10,000. (hdt)

Source:The Jakarta Post , JAKARTA | Fri, 02/20/2009 8:41 AM | Headlines

Pendekatan Biaya Untuk Pelaporan Keuangan

2009-02-17T03:41:00.000-08:00

Tujuan adalah untuk membantu pengguna dan pembuat Laporan Penilaian dalam menginterpretasikan arti dan penerapan metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost-DRC ) untuk tujuan pelaporan keuangan atau tujuan lainnya yang relevan.
Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC) merupakan metode penerapan dari Pendekatan Biaya berdasarkan prinsip substitusi.

Definisi
Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC) merupakan metode penerapan dari Pendekatan Biaya, yang digunakan untuk menentukan nilai dari properti khusus untuk tujuan pelaporan keuangan atau tujuan lainnya yang relevan, dimana data pasar yang tersedia terbatas.
Properti Khusus. Properti yang jarang terjadi kalaupun pernah/ada dijual di pasar, kecuali sebagai penjualan usaha atau sebagai bagian dari entitas. Keunikan muncul dari sifat dan desain khusus, konfigurasi, ukuran, lokasi atau kombinasinya.
Pengembangan. Bangunan, struktur atau modifikasi terhadap tanah yang bersifat permanen, melibatkan biaya tenaga kerja dan modal, dan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai atau manfaat dari properti. Pengembangan memiliki pola penggunaan dan usia ekonomis yang berbeda.

Biaya Reproduksi/Pengganti, Baru merupakan estimasi biaya untuk reproduksi/ pengganti baru dari suatu properti yang dinilai, berdasarkan harga pasar setempat pada tanggal penilaian.
Biaya Reproduksi/ Pengganti, Baru dapat dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

Potensi Keuntungan yang Memadai. Apabila aset dinilai berdasarkan Biaya Pengganti Terdepresiasi, pengujian potensi keuntungan yang memadai suatu entitas dapat memastikan tercapainya kesimpulan dari Biaya Pengganti Terdepresiasi.
Potensi Layanan. Kapasitas untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan tujuan entitas, baik untuk tujuan mendapatkan pemasukan kas bersih atau penyediaan barang dan jasa yang mencakup volume dan kuantitas tertentu untuk pemakai. Di sektor publik, konsep dari potensi fasilitas/layanan publik menggantikan pengujian potensi keuntungan yang memadai pada sektor swasta.

Aset Ekivalen Moderen. Aset yang fungsinya serupa dan kapasitas produksinya sebanding dengan aset yang dinilai, tetapi di-disain dan dibangun/dibuat dengan menggunakan teknik dan material saat kini. Biaya pengganti (bukan biaya reproduksi) adalah dasar yang digunakan untuk mengestimasi biaya konstruksi dari aset ekivalen moderen.
Rugi Penurunan Nilai (Impairment Loss). Selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut (PSAK 16 butir 6)

Optimisasi. Proses dimana opsi pengganti biaya terendah ditentukan untuk potensi layanan tersisa dari suatu aset. Merupakan suatu proses penyesuaian yang mengurangi biaya pengganti dan merefleksikan bahwa suatu aset mungkin mengalami keusangan teknis/fungsi atau dibangun berlebihan (over-engineered), atau aset yang mungkin mempunyai kapasitas lebih besar dari yang dibutuhkan. Karena itu optimisasi lebih meminimalkan daripada memaksimalkan, dimana hasil penilaian menghasilkan alternatif opsi pengganti biaya yang terendah.

Dalam menentukan Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC), optimisasi diterapkan untuk keusangan dan kelebihan kapasitas yang relevan.
Hubungan dengan Standar Akuntansi
Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC), digunakan apabila data pasar yang tersedia terbatas untuk menghasilkan Nilai Pasar, yang diperoleh dari data berbasis pasar.
International Accounting Standard (IAS) 16 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16, menyatakan bahwa dalam hal tidak tersedianya data berbasis pasar, suatu entitas dapat mengestimasi nilai wajar (fair value) dari properti khusus dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan atau Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC).

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17, Properti, Mesin dan Peralatan, paragraf 42 dan 43, menentukan penggunaan Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC) untuk menilai bangunan khusus dan struktur buatan manusia lainnya seperti komponen/bagian dari mesin dan peralatan yang bersifat khusus.

Panduan penerapannya dapat diihat pada Menjadi Penilai profesional

Antam to acquire full ownership of PT CSD

2009-02-11T08:41:00.000-08:00

State miner PT Aneka Tambang (Antam) has signed an agreement with ANZ Bank and Australian listed gold mining firm Arc Exploration to acquire full ownership of mining company PT Cibaliung Sumber Daya (CSD).

Prior to this transaction, Arc was the majority shareholder of CSD with a 95 percent share, with Antam holding the remaining 5 percent.

Antam corporate secretary Bimo Budi Satriyo said Tuesday that Antam would acquire 100 percent ownership if the deal worth around US$8 million was completed.

"PT CSD has been going through funding difficulties to continue mining activities, and Antam decided to take over the company because of its potential," he said.

According to CSD's December 2008 quarter report, the company halted civil, structural and mechanical installation work in the third quarter of 2008 in order to conserve financial resources. The processing plant is now on limited care and maintenance.

All other project infrastructure works were placed on care and maintenance during the quarter. Some remedial work on the project tailings storage facility was undertaken during the quarter.

Arc was unable to secure a financing partner or find funding for the Cibaliung gold mine, accordingly, in cooperation with ANZ, a sale process was initiated in late 2008.

"CSD has a debt to ANZ which has been funding their activities. We will need to take this matter to the shareholders, because taking over PT CSD would also mean taking over its debts," Bimo said.

According to the Arc quarterly mining report, company expenditure in relation to the Cibaliung gold project totaled A$4.9 million (US$3.3million), in addition to an estimated loan of $65.9 million owed to ANZ Bank as of Dec. 31, last year.

"If the PT CSD takeover goes smoothly, this would boost Antam's performance," he added.

CSD operates the Cibaliung Gold mine at Pandeglang, Banten.

The Cibaliung project has a mine life of six years with annual ore production of 220,000 tons and production of gold equivalent of 2.2 tons per year, with estimated gold reserves of around 12.8 tons.

If the transaction is materialized, Antam could almost double its gold production to five tons per year, from the 2.8 tons production capacity from the existing gold mine in Pongkor gold mine in Bogor.

After the transaction is completed, Antam will fund and manage Cibaliung with immediate effect.

"We targeted the operation of the mine in the second semester of 2010," Bimo added. (fmb)

Source: The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 02/11/2009 12:24 PM | Business

China wants higher interest for PLN projects

2009-02-11T08:38:00.000-08:00

State power firm PT PLN's 10,000 megawatt (MW) crash program may be delayed because China as the main investor is requesting an increase in the loan interest rate, the company's president director Fachmi Mochtar said Tuesday.

Fahmi said the request was because banks from China, committed to finance the project, have now requested higher loan interest rates than the figures agreed during the contract agreement last year.

"The problem is the progress of this project is pretty much depending on the smoothness of the financing flow. With this delay, some work might also be delayed," Fahmi said.

Fahmi said that banks from China were the main financial sources of the program, which depended on dollar denominated loans.

The consortium of China 's banks, includes the Bank of China, the China Development Bank and the China Export Import Bank, which signed agreements with PLN to finance several power plant projects under the 10,000 MW program.

The three banks have agreed to provide PLN with loans amounting to about US$ 1.48 billion.

Fahmi said that part of this financial commitment has been disbursed, but for the remainder of finance required the banks have asked to renegotiate the loan interest.

He added that aside from ongoing projects, PLN was also in negotiation with several banks in China with a view to financing other projects within the program. Fahmi said for upcoming projects the banks also wanted higher loan interest.

Fahmi however said that the latest progress on the negotiations on financing was not yet finalized.

"PLN and the government are discussing what we can propose to China . Thus, the project would not necessarily be delayed," he said.

The 10,000 MW program was launched by the government in 2006 to meet the increasing demand for electricity across the country, especially in Java and Bali .

The program included 35 power plants, 10 of them in Java and Bali, while the remaining 25 were off Java-Bali, in other islands.

Fahmi said in an earlier press conference that the project needed $8 billion in total. He said that this figure was the accumulation of all required funds denominated in rupiah and in US dollars.

Fahmi said domestic banks could represent PLN's source of final recourse for program financing, but he quickly added that the local banks' capacity for lending foreign currency might be not that big.

The 10,000 MW program is planned to be completed by 2011. Loans by PLN for this program are guaranteed by the government.

Source: Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 02/11/2009 12:24 PM | Business

Kualifikasi Penilai, Status, dan Benturan Kepentingan

2009-02-09T16:19:00.000-08:00

Standar ini hendaknya dibaca dalam konteks sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam Pendahuluan ataupun dalam Konsep dan Prinsip Umum Penilaian
1.0 Pendahuluan
1.1 Tujuan dari PPPI ini adalah untuk memastikan agar para pengguna penilaian dapat mengetahui status dari penilai dan bahwa penilaian akan selalu dapat dipercaya, dibuat tanpa adanya unsur yang dapat menyesatkan atau benturan kepentingan.
1.2 PPPI ini mengatur bahwa penilai harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan instruksi penilaian. PPPI ini menyatakan bahwa pengguna penilaian atau referensi yang dipublikasikan harus memahami status dari penilai dalam kaitannya dengan hubungan antara penilai dan pemberi tugas. Selanjutnya juga dijelaskan adanya beberapa perlakuan tertentu untuk kasus-kasus yang berpotensi atau secara aktual mengandung benturan kepentingan.
2.0 Ruang Lingkup
2.1 PPPI ini merupakan panduan persyaratan kualifikasi dan independensi bagi Penilai yang berlaku bagi semua penilaian yang tercakup dalam SPI.
3.0 Definisi
3.1 Penilai sesuai dengan definisi pada KEPI 3.5.1
3.2 Penilai Internal sesuai dengan definisi pada KEPI 3.5.1.1
3.3 Penilai Eksternal sesuai dengan definisi pada KEPI 3.5.1.2
3.4 Penilai Independen sesuai dengan definisi pada KEPI 3.5.1.3
3.5 Penilai Publik sesuai dengan definisi pada KEPI 3.5.1.4
3.6 Benturan Kepentingan adalah adanya konflik dalam pelaksanaan penugasan profesional antara kepentingan-kepentingan pemberi tugas yang bersangkutan dan kepentingan-kepentingan pemberi tugas lainnya, ataupun dengan partner, penilai, serta anggota keluarga dekat.
4.0 Panduan Penerapan
4.1 Persyaratan Kualifikasi Penilai
4.1.1 Penilai Publik adalah Penilai yang berhak menandatangani Laporan Penilaian dan memiliki kualifikasi yang disyaratkan.
4.1.2 Setiap pekerjaan Penilaian, kaji ulang Penilaian dan penilaian ulang berdasarkan SPI harus dilaksanakan oleh Penilai yang merupakan anggota Asosiasi Profesi yang diakui Pemerintah, serta memenuhi persyaratan:
4.1.2.1 Penilai harus memiliki kompetensi yang memadai, pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan serta pengalaman yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas penilaian secara profesional.
4.1.2.2 Jika penilai tidak memenuhi persyaratan pada 4.1.2.1, , ia harus dibantu oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dimaksud serta pemahaman yang diperlukan untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh penilai yang bersangkutan.
4.1.2.3 Telah memenuhi semua persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk jenis penilaian yang disyaratkan. Jika instruksinya menyatakan demikian, semua persyaratan di atas dapat dipenuhi oleh satu tim penilai yang dipimpin oleh seorang penilai yang memenuhi syarat 4.1.1.
4.1.3 Sebelum menerima suatu penugasan atau instruksi, penilai harus memastikan bahwa dirinya memiliki kualifikasi untuk melaksanakan instruksi dimaksud, baik sebagaimana disyaratkan dalam PPPI ini maupun syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh pemberi tugas.
4.2 Status Penilai
4.2.1 Syarat penugasan, laporan penilaian dan referensi yang dipublikasikan, yang tercakup dalam PPPI ini, harus memuat satu pernyataan yang mengindikasikan bahwa penilai adalah penilai internal atau penilai eksternal. (Lihat KEPI 3.5.1.1 dan 3.5.1.2).
4.2.2 Syarat penugasan, laporan penilaian dan referensi yang dipublikasikan, yang tercakup dalam PPPI ini, harus memuat satu pernyataan yang mengindikasikan apakah penilai adalah penilai independen. (Lihat KEPI 3.5.1.3).
4.2.3 Penilaian Independen adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penilai Independen. Penilai yang diminta untuk melakukan pekerjaan penilaian independen harus memperoleh informasi dari pemberi tugas tentang tujuan dari penilaian tersebut serta identitas dari para pihak lainnya yang terkait dengan atau yang akan menggunakannya. Oleh karena itu, Penilai dapat menetapkan apakah pekerjaan tersebut benar-benar penilaian independen, dan apakah ada Benturan Kepentingan di dalamnya.
4.2.4 Penilai juga harus melaporkan setiap hubungan masa lalu ataupun saat ini antara dirinya dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan properti yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga para pihak dapat memutuskan apakah penilai tersebut betul-betul “independen” untuk situasi dan kondisi dimaksud, dan apakah mereka masih dapat menugaskan penilai tersebut mengingat semua informasi yang akan diungkapkan tadi.
4.2.5 Suatu tim kerja penilaian atau seorang penilai tidak diperkenankan menerima dari satu pemberi tugas suatu kontrak penugasan untuk suatu periode yang terus-menerus, sementara penilai masih menggunakan nama “penilai independen”, kecuali apabila penilai tersebut dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
4.2.5.1 Bahwa dirinya tidak akan menerima suatu pekerjaan untuk suatu periode yang terus menerus dalam kapasitas lainnya selain dari sebagai penilai independen. Hal ini tidak melarang dilakukannya pekerjaan lainnya atas permintaan pemberi tugas, dengan ketentuan bahwa ruang lingkup dari pekerjaan tersebut diungkapkan dalam laporan dan bahwa pekerjaan dimaksud tidak untuk suatu periode yang terus-menerus.
4.2.5.2 Bahwa, jika penilai atau tim kerja penilaian bertanggung jawab kepada pemberi tugas dalam penjualan atau pembelian suatu properti, ia tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan penilaian atas properti dimaksud masing-masing untuk periode selama satu atau dua tahun sejak tanggal selesainya transaksi jual beli oleh pemberi tugas tadi.
4.2.5.3 Bahwa baik penilai maupun tim kerja penilaian atau pihak lainnya yang terafiliasi dengan penilai tidak diperkenankan memiliki kepentingan langsung secara finansial kepada pemberi tugas atau dalam kegiatan-kegiatan pemberi tugas.
4.3 Benturan Kepentingan
4.3.1 Penilai tidak diperkenankan menerima atau melaksanakan suatu instruksi apabila mungkin terdapat benturan kepentingan. Penilai harus menarik diri dari penugasan atau instruksi apabila kemudian timbul benturan kepentingan atau kemudian diketahui adanya benturan kepentingan setelah penilai menerima instruksi dimaksud.
Pengecualian dari ketentuan ini adalah apabila benturan kepentingan tersebut diberitahukan kepada, dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan.
4.3.2 Apabila suatu benturan kepentingan timbul atau kemungkinan akan timbul antara para pemberi tugas dari satu penilai atau tim kerja penilaian dan ia adalah pemilik atau karyawan, penilai harus dengan segera melaporkan semua fakta relevannya kepada pemberi tugas dan, jika mungkin,:
4.3.2.1 memberitahu pemberi tugas untuk mencari pihak yang independen saja;
4.3.2.2 memberitahu pemberi tugas bahwa baik penilai maupun tim kerja penilaian dan ia sebagai pemilik atau karyawan tidak dapat bertindak atau bekerja untuk pemberi tugas kecuali jika penugasan atau instruksi diberikan secara tertulis dan dinyatakan kemungkinan adanya benturan kepentingan; dan
4.3.2.3 melaporkan hal tersebut dalam dokumen revisi dari syarat penugasan, laporan penilaian yang dibuat berdasarkan instruksi dimaksud, serta referensi yang dipublikasikan.
4.3.2.4 Khususnya, apabila penilai diminta untuk menilai suatu properti oleh dan untuk kepentingan kedua belah pihak dalam suatu transaksi, penilai harus bertanya secara tertulis kepada kuasa sah dari tiap-tiap pihak tersebut tentang apakah keduanya terkait satu sama lainnya karena memiliki direksi yang sama dan atau memiliki pimpinan atau presiden komisaris yang sama dan atau kepemilikan yang kait-mengait dan jika hal tersebut terjadi penilai harus menentukan dengan hati-hati apakah sebaiknya ia menerima instruksi dimaksud untuk dan atas nama keduanya saja.
Dalam konteks ini, harus dipertimbangkan juga kemungkinan timbulnya benturan kepentingan di masa yang akan datang. Apabila penilai berkesimpulan bahwa dirinya sebaiknya tidak bekerja untuk kedua belah pihak, maka penilai dapat menerima tugas tersebut hanya dengan ketentuan bahwa ia menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua belah pihak dan, bahwa satu salinan dari minuta persetujuan ini harus dicantumkan dalam laporan serta semua referensi yang dipublikasikan.
4.3.3 Apabila persetujuan untuk bekerja secara terus menerus tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan, penilai harus;
4.3.3.1 menyatakan atau melaporkan semua hubungan atau benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang ada;
4.3.3.2 melaporkan semua fakta yang berkaitan dengan hubungan atau benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dimaksud.
4.3.3.3 melaporkan bahwa para pihak terkait dengan persetujuan dimaksud telah setuju bahwa pekerjaan penilaian dapat terus dilaksanakan oleh penilai tersebut;
4.3.3.4 melaporkan bahwa persetujuan tersebut menjadi bagian yang integral dan tak terpisahkan dari syarat penugasan di dalam laporan penilaian dan harus dilaporkan dalam setiap referensi yang dipublikasikan.
4.3.4 Apabila dalam jangka waktu dua tahun sebelumnya, penilai telah pernah menyerahkan satu penilaian atas properti yang bersangkutan atas nama salah satu pihak lainnya dalam kaitannya dengan suatu transaksi, penilai harus dengan hati-hati mempertimbangkan apakah obyektifitas dirinya akan dipersoalkan apabila pihak ketiga kemudian mengetahui hal tersebut di atas. Penilai harus menyatakan faktor tersebut kepada calon pemberi tugas sebelum menerima instruksi, sehingga pemberi tugas tersebut memperoleh kesempatan apakah sebaiknya menunjuk penilai lain saja .

just info: Payments by Western Union now available in Indonesia

2009-02-09T16:15:00.000-08:00

Payments by Western Union now available in Indonesia

We're excited to introduce Western Union Quick Cash as a new payment method for Indonesia. If you're located in Indonesia, you can now sign up to receive your AdSense payments in cash using the worldwide Western Union money transfer service. This payment method is quick, easy, and free -- that means no more waiting for checks to arrive in the mail or to clear at the bank.

A few things to keep in mind:
Payments follow our normal payment schedule and will be available for pickup at your local Western Union agent the day after they are issued.

You'll need to present a government-issued ID that matches your AdSense payee name when picking up your payment. If you need to update or correct the payee name listed in your account, please follow the instructions listed in our Help Center.

Payments by Western Union are currently only available to individual payee names, but not to businesses.

Payments must be picked up within 35 days of issue or they'll expire. If this happens, a payment hold will be placed on your AdSense account and the payment will be credited back to your account.

Payments will be made in US dollars, but depending on your local Western Union agent, they may be picked up in your local currency.
Follow these instructions if you're interested in signing up for payments by Western Union. You can also find useful information in our Help Center about exchange rates and other countries where this payment method is available. We hope you enjoy using this new payment option in Indonesia!

Posted by Deborah Chang - AdSense Payments Team

Kelistrikan 2009 : Kapasitas Pembangkit 33.352 MW, Rasio Elektrifikasi 66,3%

2009-02-09T07:42:00.000-08:00

Pembangunan sub sektor kelistrikan tahun 2009 ditargetkan berlangsung melampaui 2008. Rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 66,3%, rasio desa berlistrik 96,8%, kapasitas terpasang pembangkit 33.352 MW. Produksi energi listrik sebesar 156.957 GWh. Investasi yang dibutuhkan sebesar 7.542,50 juta USD dan subsidi sebesar Rp 54,55 triliun.

''Kapasitas terpasang sebesar 33.352 MW tersebut terdiri dari pembangkit listrik milik PT PLN sebesar 28.041 MW, IPP sebesar 4.244 MW dan PPU sebesar 1.066 MW,'' ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), J Purwono pada acara paparan 'Kinerja Sektor ESDM 2008' yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, Selasa (30/12) di Auditorium gedung Departemen ESDM Jakarta.

Selain capaian tersebut, menurut Dirjen LPE, J Purwono, pada tahun 2009 sub sektor kelistrikan ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 76.165 orang. Pengembangan Desa Mandiri Energi sebanyak 350 desa. Adapun pengembangan listrik perdesaa meliputi pembangunan PLTMH sebanyak 51 unit (2.741 kW), PLTS sebanyak 77.433 unit (3.872 kWp) PLTB sebanyak 6 unit (480 kW), gardu distribusi sebanyak 983 unit (46.075 kVA), Jaringan Tegangan Menengah 3.146 kms dan Jaringan Tegangan Rendah 2.891 kms.

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa pada 2009 sejumlah pembangkit yang diprogramkan mulai beroperasi. Masing-masing adalah pada cash program proyek 10 ribu MW dijadwalkan 1.890 MW proyek pembangkit dalam sistem Jamali beroperasi yaitu PLTU Labuan (600 MW), PLTU Indramayu (660 MW) dan PLTU Rembang (630 MW).

Pada proyek pembangkit PT PLN dijadwalkan ada 1.332 MW yang akan beroperasi. Pada sistem Jamali terdiri dari PLTGU Muara Karang (500 MW) dan PLTGU Priok Extension (500 MW). Pada sistem Sumatera terdiri dari PLTU Labuhan Angin (115 MW), PLTG Apung (30 MW), PLTD Apung (65 MW) dan PLTD MFO (60 MW). Pada sistem Kalimantan adalah PLTG Sembera (40 MW) dan pada sistem Sulawesi terdiri PLTM Lobong (2 MW) dan PLTP Lahendong III (20 MW).

Sedang dari proyek listrik swasta (Independent Power Producers-IPP) terdiri PLTP Wayang Windu (110 MW) pada sistem Jamali, PLTP Sibayak (10 MW) pada sistem Sumatera, PLTG Menamas (20 MW) pada sistem Kalimantan dan PLTG Sengkang (60 MW) pada sistem Sulawesi.

Sumber:http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/2193--kelistrikan-2009--kapasitas-pembangkit-33352-mw-rasio-elektrifikasi-663-.html

Penilaian Mesin & Peralatan

2009-02-07T17:22:00.000-08:00

Standar ini hendaknya dibaca dalam konteks sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam Pendahuluan maupun dalam Konsep dan Prinsip Umum Penilaian di http://standarpenilaian.blogspot.com/

1.0 Pendahuluan
1.1 Mesin dan Peralatan secara umum dikategorikan sebagai aset properti berwujud. Persyaratan Penilaian Untuk Pelaporan Keuangan tercakup didalam PPI 1. Panduan Penerapan ini merupakan tambahan informasi untuk membantu aplikasi dari Standar Penilaian Indonesia untuk aset yang berupa Mesin dan Peralatan.
1.2 Aset berupa Mesin dan Peralatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan real properti secara umum, dengan demikian pendekatan penilaian yang diterapkan serta pelaporannya pun berbeda. Mesin dan Peralatan pada umumnya dapat dipindahkan atau direlokasi dan umumnya mengalami penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan penyusutan pada real properti. Mesin dan Peralatan yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda, tergantung apakah Mesin dan Peralatan tersebut dinilai sebagai bagian dari satu kesatuan unit operasi atau dinilai sebagai suatu unit individual untuk dipertukarkan, di-tempat (in-situ) atau dipindahkan (ex-situ).
2.0 Ruang Lingkup
2.1 Panduan Penerapan ini berfokus pada aplikasi dari pendekatan, prinsip dan dasar- dasar penilaian yang tercantum didalam Standar untuk penilaian Mesin dan Peralatan.
Beberapa Panduan Penerapan berikut ini juga terkait dengan penilaian Mesin dan Peralatan :
PPPI 4, Penilaian Aset Tak Berwujud
PPPI 5, Penilaian Personal Properti
PPPI 6, Penilaian Bisnis
PPPI 8, Pendekatan Biaya Untuk Pelaporan Keuangan - (DRC)
2.2 Panduan Penerapan ini berlaku bagi penilaian Mesin dan Peralatan pada sektor swasta maupun sektor publik.
3.0 Definisi
Definisi Standar Penilaian Indonesia
3.1 Mesin dan Peralatan. Aset berwujud selain dari “realty”, dimana;
(i) Aset yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan termasuk bangunan khusus, mesin (mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin, perlengkapan dagang, dan pengembangan/ penambahan oleh penyewa), dan kategori aset lainnya yang sejenis.
(ii) Aset berwujud, diana;
(a) dimiliki suatu entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
(b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode.
Kategori Mesin dan Peralatan adalah:
Pabrik (Plant) aset yang tergabung/ melekat tak terpisahkan dengan aset lainnya, dan dapat meliputi bangunan-bangunan khusus, mesin-mesin dan peralatan.
Mesin (Machinery) mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin. Mesin merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan atau bisnis.
Peralatan (Equipment) aset-aset lain yang digunakan untuk membantu operasi perusahaan atau bisnis.
3.2 Nilai Pasar. Estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.
3.3 Nilai dalam Penggunaan (Value in Use). Nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan Nilai Pasar. Nilai dalam Penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh properti tertentu kepada badan usaha dimana properti tersebut merupakan bagian dari badan usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari properti tersebut atau jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualannya.
3.4 Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada (Market Value for the Existing Use). Nilai Pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi Nilai Pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset tersebut.
3.5 Nilai Likuidasi untuk Penggunaan Kembali (Liquidation Value in Place in Use). Perkiraan jumlah uang yang diperhitungkan akan dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli property/fasilitas yang berhenti, dalam waktu yang terbatas ketika penjual terpaksa untu menjual dan sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli, dengan asumsi seluruh propeti/fasilitas akan dijual secara utuh untuk diteruskan kembali sesuai dengan penggunaannya.
3.6 Nilai Pembangunan Kembali (Reinstatement Value). Biaya yang diperlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali property ke kondisi yang secara substansial sama denan, tapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisi baru.
3.7 Nilai Asuransi (Insurable Value). Nilai properti sebagaimana yang diatur berdasarkan kondisi-kondisi yang dinyatakan di dalam kontrak atau polis asuransi dan dituangkan dalam definisi yang jelas dan terinci.
4.0 Hubungan dengan Standar Akuntansi
4.1 Didalam International Financial Reporting Standards (IFRS), Properti, Mesin dan Peralatan dapat dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai biaya dikurangi penyusutan, dikurangi penurunan nilai (impairment) atau sebagai nilai wajar per tanggal revaluasi dikurangi penyusutan, dikurangi penurunan nilai. Nilai Wajar dari Mesin dan Peralatan pada umumnya merupakan Nilai Pasar yang ditentukan oleh penilai (IAS 16 dan PSAK 16). Aset berupa Mesin dan Peralatan, bersama dengan aset tetap lainnya diatur didalam IFRS, IAS 2 - Inventories, IAS 17 - Leases, IAS 36 – Impairment of Assets, IFRS 3 – Business Combination, dan IFRS 5 – Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.
4.2 Didalam PPI 1 Penilaian Untuk Pelaporan Keuangan diuraikan penilaian dan pelaporan penilaian yang diperlukan sesuai aturan IFRS atau PSAK yang terkait dengan hal-hal tersebut diatas.
4.3 Pendekatan penilaian dan asumsi yang dapat digunakan untuk suatu penilaian Mesin dan Peralatan untuk tujuan pelaporan keuangan dapat berbeda dengan penilaian untuk tujuan lainnya. Perbedaan tersebut harus dinyatakan jika nilai-nilai untuk tujuan yang berbeda dilaporkan. Asumsi penilaian yang berbeda mungkin sesuai dengan yang ada di IFRS, maka adalah penting bagi penilai untuk terbiasa dengan persyaratan dasar dari standar terkait, dan mendiskusikan asumsi tersebut dengan klien sebelum dilanjutkan.
5.0 Panduan Penerapan
5.1 Penilaian Mesin dan Peralatan dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih pendekatan berikut :
5.1.1 Pendekatan Data Pasar
5.1.2 Pendekatan Biaya
5.1.3 Pendekatan Pendapatan
(lihat KPUP 9 Pendekatan Penilaian)
5.2 Untuk berbagai tujuan penilaian, termasuk untuk memenuhi IFRS, dasar penilaian yang paling sering digunakan adalah Nilai Pasar. Namun demikian, Nilai Pasar menetapkan bahwa suatu pertukaran/transaksi jual beli diasumsikan berlangsung dalam suatu transaksi bebas ikatan (arm’s-length transaction) diantara penjual dan pembeli yang berminat serta memiliki pemahaman yang memadai, tanpa memperhatikan alasan penjualan atau kondisi spesifik lainnya yang dapat mempengaruhi proses penilaian.
Didalam penilaian Mesin dan Peralatan, penilai harus mengemukakan dan menyatakan asumsi-asumsi tambahan bila diperlukan, dengan tidak mengabaikan karakteristik aset dan tujuan penilaian.
Asumsi-asumsi tersebut dapat meliputi kondisi bisnis dimana Mesin dan Peralatan tersebut saat ini digunakan, atau terkait dengan komponen terpisah/individual yang tergabung dengan aset lainnya.
Contoh asumsi yang sesuai untuk kondisi yang berbeda, atau untuk tujuan yang berbeda dapat meliputi:
5.2.1 Mesin dan Peralatan dinilai sebagai satu kesatuan, di tempat (in-situ/in place) dan bagian dari bisnis yang berjalan;
5.2.2 Mesin dan Peralatan dinilai di tempat (in-situ/in place) tapi dengan asumsi bahwa bisnis dihentikan; atau
5.2.3 Mesin dan Peralatan dinilai sebagai komponen terpisah untuk dipindahkan dari lokasi saat ini.
Untuk aset sektor publik, asumsi yang ekuivalen dengan suatu bisnis yang berjalan adalah aset sektor publik yang dapat terus digunakan sebagai fasilitas/layanan publik yang memadai.
5.3 Asumsi-asumsi tersebut diatas belum mencakup seluruh hal yang mungkin diperlukan dalam penilaian.
Mesin dan Peralatan umumnya dapat dipindahkan dan mempunyai beragam karakteristik, maka penerapan Nilai Pasar membutuhkan asumsi yang sesuai untuk menjelaskan status dan kondisi aset yang ditawarkan di-pasar. Asumsi yang diambil seharusnya didiskusikan dengan pemberi tugas dan dicantumkan didalam laporan penilaian.
Seringkali diperlukan untuk membuat asumsi lebih dari satu, misalnya untuk menggambarkan dampak dari penghentian suatu operasi bisnis pada Nilai Pasar Mesin dan Peralatan, dimana penghentian tersebut belum pasti.
5.4 Dalam penilaian Mesin dan Peralatan perlu dipertimbangkan pendekatan untuk mengestimasi Nilai Pasar dan menentukan pendekatan yang paling tepat digunakan.
Pendekatan Data Pasar menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan transaksi Mesin dan Peralatan yang sebanding, dari harga yang ditetapkan sebelumnya/ penawaran atau harga jual sebenarnya/ transaksi.
Pendekatan Biaya dengan mengestimasi biaya perolehan Mesin dan Peralatan lain yang merupakan replika atau substitusinya dari Mesin dan Peralatan yang dinilai dan mempunyai kegunaan dan kualitas yang sebanding. Untuk Mesin dan Peralatan yang sudah digunakan, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi hasil analisis sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.
Pendekatan Pendapatan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan Mesin dan Peralatan yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi.
5.5 Pendekatan Biaya memiliki dua kemungkinan penerapan, pertama yang dapat dipergunakan dalam estimasi Nilai Pasar dan kedua estimasi nilai Selain Nilai Pasar.
5.5.1 Pendekatan Biaya yang diterapkan untuk estimasi Nilai Pasar, biaya konstruksi dan depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.
Biaya Reproduksi/Pengganti, Baru merupakan estimasi biaya untuk reproduksi/pengganti baru dari suatu properti yang dinilai, berdasarkan harga pasar setempat pada tanggal penilaian.
Biaya Reproduksi/Pengganti, Baru dapat dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.
Depresiasi untuk Mesin dan Peralatan yang sudah digunakan mencakup penyusutan fisik, keusangan fungsional/ teknis dan keusangan ekonomis, bila ada.
Estimasi biaya baru yang tidak wajar hingga melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai, dapat melibatkan estimasi depresiasi untuk Mesin dan Peralatan yang sudah digunakan dan/atau memiliki keusangan fungsional/ teknis.
Kriteria utama dari penilaian Mesin dan Peralatan adalah kegunaannya; kegunaan Mesin dan Peralatan biasanya diukur dari kapasitas produksinya, yang merupakan fungsi dari kuantitas dan kualitas produksi yang akan dihasilkan dari Mesin dan Peralatan tersebut.
Faktor eksternal seperti ekonomi, lingkungan, sosial dan politik, dapat menyebabkan turunnya kinerja aset untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
Ketidakpastian tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan kegunaan, baik dalam hal kapasitas atau efisiensi. Dalam situasi demikian perlu untuk mengevaluasi harapan pasar akan lamanya/ berakhirnya situasi tersebut.
Estimasi Nilai Pasar mesin & peralatan dapat ditentukan dengan mengestimasi depresiasi yang mencakup penyusutan fisik, keusangan fungsional/ teknis dan keusangan ekonomis, bila ada.
5.5.2 Pendekatan Biaya yang diterapkan untuk estimasi nilai Selain Nilai Pasar pada properti khusus, penilai dapat mempergunakan metode Biaya Pengganti Terdepresiasi/DRC (lihat SPI 2-3.20 dan PPI 1-3.2)
Dasar penilaian selain Nilai Pasar yang sering digunakan pada aset berupa Mesin dan Peralatan adalah Nilai dalam Penggunaan (Value in Use), Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada (Market Value for the Existing Use), Nilai Likuidasi untuk Penggunaan Kembali (Liquidation Value in Place in Use), Nilai Pembangunan Kembali (Reinstatement Value) dan Nilai Asuransi (Insurable Value). (Lihat SPI 2)
5.6 Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Nilai Pasar Mesin dan Peralatan antara lain;
5.6.1 Biaya instalasi dan persiapan operasi (commissioning) bila Mesin dan Peralatan dinilai in-situ ;
5.6.2 Bila dinilai untuk dipindahkan, perlu diperhitungkan biaya pembongkaran. Untuk kepentingan khusus, penilai dapat diminta menghitung biaya pemindahan, kemungkinan biaya pemasangan kembali ditempat lain, biaya asuransi dan pihak mana yang akan menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam beberapa hal, biaya-biaya tersebut jumlahnya cukup besar oleh karena itu penilai perlu mendapat persetujuan dari pemberi tugas tentang asumsi atas komponen biaya tersebut
5.7 Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber bahan baku, usia bangunan yang terbatas atau masa penggunaan tanah dan bangunan yang terbatas dari suatu pabrik, dan larangan pemerintah atau dampak lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang cukup besar pada nilai Mesin dan Peralatan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan oleh penilai dan asumsi-asumsi yang diperlukan harus dibuat.
5.8 Bagian dari Mesin dan Peralatan yang digunakan untuk produksi dapat diklasifikasikan sebagai properti khusus, dikarenakan keunikan yang berasal dari sifat dan disain khusus, konfigurasinya atau hal lainnya, serta jarang dijual di pasar, kecuali sebagai bagian dari satu kesatuan unit operasi atau kegiatan usaha/ badan usaha dimana properti tersebut merupakan bagian darinya. Untuk bagian dari Mesin dan Peralatan yang secara umum digunakan dalam industri atau yang mempunyai fungsi tersendiri, dapat diklasifikasikan sebagai properti tidak khusus meskipun berdiri sendiri.
Mesin dan Peralatan yang berdiri sendiri dapat bertambah/ berkurang nilainya karena digabungkan secara fungsional atau ekonomi dengan aset lainnya, atau mungkin memiliki tambahan nilai atau Nilai Khusus karena daya tariknya terhadap pembeli dengan kepentingan khusus.
5.9 Beberapa Mesin dan Peralatan merupakan pasokan atau perlengkapan dari sistim pelayanan suatu bangunan sehingga akan terpengaruh oleh setiap pertukaran atas kepemilikan real estat. Sebagai contoh adalah instalasi tenaga listrik, instalasi gas, pemanas, pendingin atau ventilasi, peralatan seperti elevator.
Meskipun nilai dari komponen-komponen tersebut pada umumnya tercermin didalam nilai kepemilikan real estat, namun untuk tujuan tertentu, seperti penyusutan pada akuntansi, dapat saja komponen-komponen tersebut dinilai secara terpisah. Dalam hal ini penilai perlu memberikan penjelasan bahwa perlakuan dan penilaian secara terpisah dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi nilai dari kepemilikan real estat.
Apabila dilibatkan penilai lain untuk melakukan penilaian atas aset berupa real estat, Mesin dan Peralatan pada lokasi yang sama, maka perlu dilakukan kordinasi untuk menghindari adanya yang terlewat atau dinilai ganda.
5.10 Aset tak berwujud berada diluar definisi Mesin dan Peralatan. Namun demikian, aset tak berwujud dapat mempengaruhi nilai Mesin dan Peralatan; sebagai contoh nilai dari cetakan (patterns dan dies) seringkali tidak dapat dipisahkan dengan hak milik intelektual.
Dalam hal ini penilai perlu menetapkan asumsi apa yang sesuai untuk digunakan, berkaitan dengan ketersediaan aset tak berwujud tersebut sebelum membuat suatu penilaian.
Perangkat lunak operasi, data teknis, arsip produksi dan hak paten merupakan contoh dari aset tak berwujud yang dapat mempengaruhi nilai Mesin dan Peralatan, tergantung apakah aset tersebut termasuk atau tidak didalam transaksi jual beli.
5.11 Suatu komponen Mesin dan Peralatan mungkin termasuk dalam suatu perjanjian pembiayaan, seperti sewa keuangan (finance lease). Dalam hal ini, aset tidak dapat dijual tanpa dilunasi terlebih dahulu semua kewajiban kepada pemberi pinjaman atau pemberi sewaan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jumlah kewajiban dapat lebih besar/lebih kecil dari nilai komponen tanpa ikatan.
Komponen Mesin dan Peralatan yang terikat dalam sewa keuangan (finance lease) harus di-identifikasi terpisah dari aset lainnya yang tidak terikat perjanjian, dan nilainya dilaporkan terpisah, sepanjang pemberi tugas memberikan informasi mengenai Mesin dan Peralatan yang terikat dalam sewa keuangan.
Komponen dari Mesin dan Peralatan yang terikat dalam sewa operasional (operating lease) atau merupakan properti milik pihak ketiga harus dikeluarkan dalam penilaian karena manfaat kepemilikan tidak dapat dipindahkan, sepanjang pemberi tugas memberikan informasi mengenai Mesin dan Peralatan yang terikat dalam sewa operasional atau merupakan properti milik pihak ketiga.
5.12 Sesuai dengan SPI 3 Pelaporan Penilaian, penilaian Mesin dan Peralatan hendaknya dinyatakan dengan jelas tentang tujuan penilaian, tanggal penilaian, dasar penilaian, definisi, asumsi dan atau pembatasan yang diterapkan.
Obyek penilaian Mesin dan Peralatan mencakup nama mesin/peralatan, merk, tipe/ model, kapasitas, spesifikasi lain yang dianggap penting, faktor eksternal meliputi antara lain kondisi utilitas, ketersediaan bahan baku, perubahan kondisi ekonomi/ industri, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosial dan lingkungan, apabila ada.
5.13 Nilai Pasar tidak mencerminkan suatu metode penjualan tertentu, sebagai contoh, melalui perjanjian pribadi, tender, lelang dsb. Kerangka konseptual di SPI 1 (Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian) menjelaskan bahwa Nilai Pasar mengasumsikan suatu penjualan yang pemasarannya dilakukan secara layak.
Dalam definisi tersirat secara implisit bahwa metode penjualan tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi dari suatu aset atau kelompok aset pada suatu kondisi tertentu. Penjual yang berminat menjual dan mempunyai pemahaman yang baik tidak akan memilih suatu metode penjualan yang tidak menghasilkan harga tertinggi.
Namun demikian, apabila transaksi jual beli berlangsung dibawah kondisi yang tidak menggunakan metode penjualan yang optimal, maka hasil yang diharapkan bukan merupakan Nilai Pasar, kecuali keterbatasan yang dihadapi penjual merupakan hal yang terjadi pada semua penjualan dikarenakan kondisi pasar saat itu.
Suatu keterbatasan khususnya untuk aset dan penjual tertentu, yang karena suatu persyaratan harus menjual sesuai dengan suatu perjanjian, mengakibatkan suatu kondisi penjualan yang terpaksa.
5.14 Aset Mesin dan Peralatan lebih sering harus dijual paksa dari pada real estat. Sebagai contoh, aset Mesin dan Peralatan kadang kala harus dijual dalam waktu yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi jangka waktu pemasaran yang memadai, karena pemilik aset harus mengosongkan atau menyerahkan tanah dan bangunan yang mereka tempati.
Jika kondisi tersebut sudah terjadi atau diperkirakan akan terjadi, penilai perlu memberikan saran atas harga yang bisa diantisipasi atau yang dapat diterima, walaupun sebelum menetapkan hal tersebut penilai perlu mengetahui kondisi pembatas yang sebenarnya bagi penjual dan memahami konsekuensi bagi penjual bila tidak berhasil menjual aset dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Sebagai contoh, aset tersebut mungkin terkait dengan suatu denda atau penalti keuangan tertentu. Mungkin perlu dipertimbangkan suatu alternatif penjualan lain, sebagai contoh, cara dan biaya memindahkan aset kelokasi lain untuk dijual.
Tanpa pengetahuan yang memadai atau kondisi yang dapat diantisipasi, penilai tidak bisa memberi pendapat yang tepat sehingga hasil transaksi tidak memenuhi Nilai Pasar.
Karena itu asumsi mengenai kejadian suatu transaksi dalam kondisi dijual paksa seharusnya dengan hati-hati dipertimbangkan dan ditetapkan dengan jelas.

Penilaian Hak Sewa

2009-02-07T17:17:00.000-08:00

Standar ini hendaknya dibaca dalam konteks sesuai dengan yang tercantum dalam Pendahuluan ataupun dalam Konsep dan Prinsip Umum Penilaian.. di http://standarpenilaian.blogspot.com/

1.0 Pendahuluan
1.1 Konsep & Prinsip Umum Penilaian (KPUP) membedakan antara real estat yaitu benda berwujud yang bersifat fisik (lihat KPUP 3.0), dan real properti yang berkaitan dengan hak, kepentingan dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estat. Hak sewa adalah bagian dari real properti, yang berasal dari hubungan kontraktual antara pihak pemilik properti dengan pihak penyewa, yaitu pihak yang menerima hak non-permanen untuk menggunakan properti sewa dengan membayar sewa atau pertimbangan ekonomis bernilai lainnya.
1.2 Untuk menghindari kesalahpahaman dan salah penafsiran, Penilai dan pengguna jasa penilaian seharusnya memahami perbedaan penting antara aspek fisik dan legal yang terkait dalam mempertimbangkan nilai hak sewa.
1.3 Jenis kepemilikan ini, seperti bentuk kepemilikan lainnya, adalah lazim terdapat pada seluruh jenis aset properti yang dinilai. Suatu real estat dapat terdiri atas satu hak atau lebih atas properti, dimana setiap hak itu akan memiliki Nilai Pasar apabila memiliki kemampuan untuk dipertukarkan secara bebas.
1.4 Dalam kondisi apapun adalah tidak layak untuk menilai berbagai hak atas properti yang terdapat di dalam sebuah real estat secara terpisah dan menjumlahkan nilainya sebagai indikasi dari nilai total real estat. Kontrak sewa menciptakan jenis kepemilikan yang berbeda dengan hak milik.
1.5 Standar Akuntansi Internasional dan PSAK memiliki persyaratan akuntansi khusus untuk properti baik dimiliki berdasarkan sewa atau obyek untuk disewakan.
1.6 Hubungan antara berbagai kepentingan legal di properti yang sama dapat bersifat kompleks dan dapat menjadi lebih membingungkan dengan berbagai terminologi yang digunakan untuk menjelaskan berbagai kepentingan. PPPI ini akan membahas dan mengklarifikasikan masalah tersebut. Diagram pada halaman berikut akan mengilustrasikan hubungan antara hak sewa.

2.0 Ruang Lingkup
2.1 PPPI 2 ini memberikan definisi, prinsip-prinsip dan pertimbangan penting dalam penilaian dan pelaporan yang berkaitan dengan hak sewa .
2.2 PPPI 2 ini diterapkan dengan referensi khusus kepada KPUP dan SPI 1, SPI 2 serta PPI 1, PPI 2 dan PPI 3.
2.3 PPPI ini relevan diterapkan apabila penyewa memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan, yang dianggap sebagai kepentingan legal yang terpisah. Hak sewa ini merupakan turunan dari hak yang lebih tinggi, yang dapat berupa hak sewa yang memiliki jangka waktu sewa yang lebih panjang atau merupakan hak milik.
3.0 Definisi
3.1 Istilah yang bersifat mendasar untuk pendefinisian dan penilaian kepentingan legal mencakup:
3.1.1 Hak Milik. Kepemilikan yang bersifat selamanya terhadap tanah.
3.1.2 Hak Milik yang dibebani Hak Sewa, memiliki pengertian yang sama dengan Leased Fee Interest, yaitu mewakili kepentingan pemilik real properti yang kemudian disewakan kepada pihak lain.
3.1.3 Sewa Tanah (Ground lease). Pada umumnya sewa tanah jangka panjang dengan penyewa diijinkan untuk membangun di atas tanah dan menikmati manfaat selama waktu sewa.
3.1.4 Sewa Induk (Headlease, Master Lease). Sewa kepada entitas tunggal yang dimaksudkan sebagai penyewa utama yang kemudian akan menyewakan kembali kepada pihak lainnya.
3.2 Headleasehold Interest atau Sandwich Lessor Interest. Pemilik dari sewa induk.
Hirarki Hak atas Properti tahun
Entitas A: Hak Milik Hak absolut yang dimiliki entitas A
Hak absolut untuk menjual,menyewakan, atau menggunakan properti selamanya, hanya dibatasi oleh restriksi negara.

Entitas B: Hak Sewa Lease interest, leasehold, atau hak sewa yang dimiliki entitas B
Hak untuk menghuni dan menggunakan properti untuk periode waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian sewa antara entitas A dan entitas B
Entitas C: Sublease interest, Subleasehold, atau yang dimiliki entitas C

Hak untuk menghuni dan menggunakan properti untuk periode waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian sewa antara entitas C dan entitas B.
Hak yang ditentukan dalam ‘subordinate lease’ tidak dapat melampaui hak yang terdapat dalam sewa antara A&B

Entitas D: Subordinate Sublease interest yang dimiliki entitas D,

Hak untuk menghuni dan menggunakan properti untuk periode waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian sewa antara entitas C dan entitas D.
Hak yang ditentukan dalam ‘subordinate lease’ tidak dapat melampaui hak yang terdapat dalam sewa antara B&C

Penilai harus mengidentifikasi kepentingan atas properti yang dinilai sesuai dengan hak dan batasan yang ada.
3.3 Sewa. Perjanjian kontraktual dimana hak untuk menggunakan dan memiliki diberikan oleh pemilik properti (Landlord atau lessor) dan sebagai imbalannya didapatkan janji dari penyewa untuk membayar sewa sebagaimana dinyatakan di dalam perjanjian sewa. Dalam praktek, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat menjadi kompleks dan tergantung kepada persyaratan lebih spesifik di dalam kontrak.
3.4 Hak sewa, atau dikenal sebagai Hak Penyewa (Lessee Interest, Tenant’s interest atau Leasehold estate). Hak kepemilikan yang lebih dibentuk oleh persyaratan dalam perjanjian sewa dan bukan didasarkan kepada hak kepemilikan atas real estat. Hak sewa tergantung kepada persyaratan dari perjanjian sewa secara spesifik, berakhir dalam waktu tertentu dan dimungkinkan untuk dibagi-bagi atau disewakan kembali kepada pihak lain.
3.5 Hak Penyewa. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam berbagai situasi yang diungkapkan dalam butir 3.1.2, 3.1.4 atau 3.1.5 di atas.
3.6 Nilai Penggabungan. Nilai lebih yang dihasilkan karena adanya penggabungan dua atau lebih kepentingan pada properti, melebihi penjumlahan nilai dari kedua kepentingan tersebut.
3.7 Jenis Sewa
3.7.1 Sewa Pasar . Sewa yang terjadi di pasar dengan didasarkan kepada Nilai Sewa Pasar (lihat SPI 1- 3.7)
Kapanpun opini Nilai Sewa Pasar diberikan, persyaratan sewa yang lazim yang mendasari opini tersebut seharusnya dinyatakan.
3.7.2 Sewa Kontraktual (Passing rent atau contract rent). Sewa yang didasarkan kepada perjanjian sewa yang ada; meskipun sewa kontraktual mungkin sama dengan Sewa Pasar, dalam prakteknya dapat berbeda secara substansial, terutama untuk sewa yang sudah lama dengan harga sewa yang tetap.
3.7.3 Sewa Partisipasi (Turnover rent atau Participation rent). Suatu bentuk perjanjian sewa dimana pihak yang menyewakan menerima sewa dalam bentuk yang dikaitkan dengan pendapatan yang diterima penyewa. Salah satu contoh sewa partisipasi adalah Percentage rent.
3.7.4 Jual dan Sewa Kembali (Sale and Leaseback). Penjualan real estat yang secara simultan diikuti dengan penyewaan dari properti yang sama oleh penjual. Pembeli menjadi pihak yang menyewakan, atau pemilik (landlord), sedangkan penjual menjadi penyewa. Karena terdapat situasi dan hubungan di antara para pihak yang dapat bersifat unik, transaksi jual dan sewa kembali dapat atau dapat tidak melibatkan persyaratan pasar yang bersifat umum.
4.0 Hubungan Dengan Standar Akuntansi
4.1 Properti sewa dicatatkan secara berbeda dari properti, mesin dan peralatan yang dimiliki berdasarkan IFRS/IAS. Persyaratan penilaian disimpulkan dalam PPI 1 dan Addendum A dari PPI 1.

5.0 Panduan
5.1 Hak sewa dinilai berdasarkan prinsip umum yang sama dengan hak milik, tapi dengan mengakui perbedaan yang ditimbulkan oleh perjanjian sewa yang membatasi kepentingan hak milik, yang dapat menyebabkan kepentingan tersebut menjadi tidak dapat dipasarkan atau terbatas.
5.2 Hak sewa, khususnya, sering melibatkan perjanjian yang membatasi atau ketentuan yang memberatkan.
5.3 Hak milik yang di atasnya terdapat sewa operasional, untuk tujuan akuntansi biasanya diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan karenanya dinilai dengan dasar Nilai Pasar. Hak sewa induk juga biasanya dinilai dengan dasar Nilai Pasar.
5.4 Dalam beberapa kasus, penyewa mungkin memiliki hak berdasarkan perjanjian (statutory right) untuk membeli hak kepentingan pemilik sewa, biasanya hak milik, atau mungkin memiliki hak absolut atau hak bersyarat untuk memperbaharui sewa dalam jangka waktu tertentu. Penilai harus mengemukakan secara jelas keberadaan hak berdasarkan perjanjian dan mengindikasikan di dalam Laporan Penilaian apakah hal ini dipertimbangkan dalam penilaian.
5.5 Pentingnya membedakan antara aspek fisik dan kepentingan hukum (hak sewa) adalah kritikal dalam penilaian. Sebagai contoh, sewa mungkin menyatakan bahwa penyewa tidak memiliki hak untuk menjual atau mengalihkan kepentingan sewa, sehingga menyebabkannya menjadi tidak dapat diperdagangkan selama jangka waktu sewa. Oleh karena itu nilainya bagi penyewa hanya didasarkan kepada hak untuk menggunakan dan menempati. Nilai sewa dapat dinyatakan dalam istilah moneter namun bukan merupakan Nilai Pasar karena tidak dapat dijual di pasar. Bagaimanapun, kepentingan pemilik (leased fee value) memang memiliki Nilai Pasar, berdasarkan nilai dari pendapatan sewa selama masa sewa ditambah dengan nilai residu yang tersisa pada akhir masa sewa.
5.6 Setiap kepentingan hukum (hak sewa) dalam properti seharusnya dinilai sebagai entitas terpisah dan tidak diperlakukan seolah digabungkan dengan kepentingan lainnya. Setiap perhitungan nilai penggabungan hak (merged interests value) atau nilai penggabungan (marriage value) seharusnya dinyatakan di dalam saran tambahan saja dan mungkin dilaksanakan sebagai penilaian berdasarkan asumsi tertentu saja dan dinyatakan secara tepat didalam Laporan Penilaian.
5.7 Perjanjian sewa yang membatasi dapat berpengaruh negatif terhadap Nilai Pasar dari kepentingan sewa. Penilai harus mengemukakan dengan jelas di dalam Laporan Penilaian mengenai keberadaan kondisi tersebut. Hal yang paling sering terjadi dan berpengaruh negatif adalah adanya restriksi di dalam hak sewa atau restriksi untuk menyewakan kembali.
5.8 Sewa Antar Perusahaan
5.8.1 Apabila properti terikat oleh sewa atau perjanjian penyewaan antara dua perusahaan dalam grup yang sama, adalah dapat diterima untuk mempertimbangkan keberadaan perjanjian itu, dengan syarat bahwa perjanjian bersifat bebas ikatan (arm’s-length) sesuai dengan praktek komersial yang umum. Apabila penilaian dilaksanakan untuk tujuan pelaporan keuangan, adalah dapat diterima untuk merefleksikan sewa antara perusahaan, dengan syarat bahwa penilaian dilakukan terhadap kepentingan dari salah satu pihak dalam perjanjian sewa. Namun, apabila penilaian dilakukan untuk kepentingan grup berkaitan dengan pencatatan dalam akun konsolidasi, keberadaan sewa antara perusahaan tidak dipertimbangkan (IAS 40, butir B21).
5.9 Perubahan Fisik yang dilakukan penyewa
5.9.1 Pada saat menilai kepentingan properti yang terikat oleh sewa, adalah penting bagi Penilai mengidentifikasikan apakah perubahan atau adaptasi telah dibuat terhadap properti oleh penyewa. Apabila demikian, Penilai perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
a) Apakah penyewa telah memenuhi persyaratan sewa atau restriksi yang terkait dengan perubahan?
b) Apakah pengaruh dari regulasi terhadap hak dari para pihak dalam kaitannya dengan perubahan?
c) Apakah perubahan bersifat keharusan atau sukarela? (Lihat butir 5.9.2)
d) Apakah terdapat kewajiban bagi pemilik untuk memberi kompensasi kepada penyewa atas biaya atau nilai dari pekerjaan, atau bagi penyewa untuk mengembalikan kepada kondisi semula di akhir masa sewa?;
5.9.2 Perubahan Fisik yang dilakukan penyewa terbagi kedalam 2 kategori:
a) Perubahan yang bersifat keharusan (obligatory alterations): Hal ini biasanya terjadi apabila properti disewakan dalam kondisi dasar atau dikonstruksikan dengan spesifikasi belum siap huni sebelum penyewa melaksanakan pekerjaan bangunan lebih lanjut atau pengisian (fitting-out). Perjanjian sewa biasanya menerapkan kondisi bahwa pekerjan tersebut dilaksanakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu.
b) Perubahan yang bersifat sukarela (voluntary alterations); Biasanya terjadi apabila properti disewakan dalam kondisi siap huni, namun penyewa memilih untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan atau merenovasi sesuai dengan kebutuhan spesifik penyewa. Meskipun penyewa mungkin menganggap hal ini sebagai perubahan, pasar secara umum mungkin memandang hal ini berbeda.
5.9.3 Perubahan yang bersifat keharusan umumnya akan memiliki dampak menguntungkan terhadap Sewa Pasar. Perubahan yang bersifat sukarela dapat berakibat menguntungkan, netral atau merugikan terhadap Sewa Pasar, tergantung kepada sifat dan besarnya perubahan yang bersifat khusus. Besarnya dampak terhadap Sewa Pasar yang direfleksikan dalam nilai dari kepentingan pemilik atau penyewa tergantung kepada jawaban atas pertanyaan di butir 5.9.1.
5.10 Nilai Pasar Negatif
Nilai Pasar Negatif mungkin terjadi apabila hak sewa lebih kecil dari kewajiban yang harus dipenuhi.
5.11 Umum
Dikarenakan kompleksitas relatif dari penilaian hak sewa, adalah penting bagi klien atau penasehat hukum klien untuk memberi Penilai baik salinan dari seluruh perjanjian sewa atau, untuk properti dengan jumlah penyewa yang banyak, sampel dari perjanjian sewa yang bersifat tipikal berserta dengan ringkasan dari perjanjian sewa lainnya

Penilaian Massal untuk Kepentingan Perpajakan

2009-02-07T17:06:00.000-08:00

Standar ini hendaknya dibaca dalam konteks sesuai dengan yang tercantum dalam Pendahuluan ataupun dalam Konsep dan Prinsip Umum Penilaian..

lihat pada http://standarpenilai.blogspot.com.

MOhon tanggapannya tentang tulisan ini

1.0 Pendahuluan
1.1 Tujuan PPPI ini adalah untuk menyediakan kerangka tugas pelaksanaan penilaian massal untuk kepentingan perpajakan khususnya pajak atas properti di Indonesia yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan stdd UU N. 12 Tahun 1994 (UU PBB). PPPI ini menyediakan pedoman dalam memahami metode dan sistem penilaian massal untuk kepentingan PBB dan hubungan penilaian massal terhadap SPI.
1.2 Proses penilaian massal dapat dimanfaatkan sebagai metodologi untuk kepentingan perpajakan lainnya yang dikenakan berdasarkan NJOP, atau studi statistik dan ekonomi dibawah program-program administrasi pemerintah pusat maupun daerah. Keluaran dari penilaian adalah sebagai alat untuk peningkatan penerimaan pajak, pemerataan hasil, dan pendistribusian penerimaan di pemerintahan, serta hal relevan lainnya. Terkait panduan ini, referensi penilaian massal menyiratkan penilaian massal untuk tujuan-tujuan di atas.
1.3 Dalam sistem Penilaian Massal yang efektif, elemen yang harus ada adalah:
Sistem dan infrastruktur legal yang mengatur, mendukung, dan menjadi landasan hokum; Sistem perekaman dan inventarisasi untuk semua persil tanah yang menjadi basis perpajakan; Ketersedian data pasar untuk pelaksanaan penilaian; Ketersedian sumber daya dan personil yang terlatih untuk penerapan system; Pemeliharaan inventaris dan database secara terus menerus untuk lebih menjamin perbaikan data, keakuratan penilaian, dan kelayakan/kewajaran dalam pengenaan pajak, dan Proses sampling dan menguji pengembangan model untuk menjamin konsistensi dalam metodologi dan aplikasi.
1.4 Proses Penilaian Massal meliputi:
Mengidentifikasi properti yang akan dinilai; Menentukan wilayah pasar (market area) yang dilihat berdasarkan perilaku yang konsisten dari pemilik property dan calon pembeli; Mengidentifikasi karekteristik permintaan dan penawaran yang mempengaruhi pembentukan nilai di wilayah pasar yang ditentukan; Mengembangkan struktur model yang mencerminkan hubungan di antara karekteristik pasar yang mempengaruhi/membentuk nilai di wilayah pasar; Mengkalibrasi struktur model yang ditentukan, diantara beberapa atribut lainnya, kontribusi faktor dari properti individu yang mempengaruhi nilai; Menerapkan kesimpulan yang dihasilkan model terhadap karakteristik properti yang dinilai; Memvalidasi proses penilaian massal yang dilaksanakan, baik model, pengukuran atau pengumpulan data lainnya termasuk pengukuran kinerja, secara terus menerus dan/atau tahapan yang terpisah untuk keseluruhan proses; Mengkaji ulang dan merekonsiliasi hasil penilaian massal.
1.5 Dasar penilaian untuk penilaian massal adalah Nilai Pasar atau Nilai Kena Pajak (lihat SPI 2-3.5) yang relevan terhadap pedoman dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apabila pedoman dan perundang-undangan menetapkan dasar penilaian sebagai ketentuan umum di atas adalah selain dari Nilai Pasar, Penilai harus menerapkan dengan tepat metode penilaian untuk memenuhi tujuan SPI dalam keadaan seperti ini. Lihat SPI 2 Bagian 5, SPI 3 tentang Pelaporan Penilaian serta butir 5.5.1 (e) di bawah untuk pengungkapan dalam laporan penugasan penilaian massal.
1.6 Penilaian massal dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan komputer. Metodologi penilaian yang terkomputerisasi telah membuat proses penilaian massal lebih efisien dan memiliki cakupan lebih luas, tanpa harus mengubah proses. Bank data dan aplikasi komputer digunakan dalam penyimpanan data, pemetaan, analisa data, dan pengujian hasil.
1.7 Pengembangan sistem penilaian massal untuk pajak properti harus mengikuti standar ilmiah yang diakui dalam aplikasi statistik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1.8 Dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan terhadap KEPI adalah wajib bagi Penilai yang melaksanakan penilaian missal. Konsep Nilai Pasar diakui sebagai dasar penilaian, walaupun saat ini dasar penilaian yang berlaku adalah Nilai Kena Pajak namun perkembangan ke depan mengarah kepada konvergensi dasar penilaian menjadi Nilai Pasar. Persyaratan di bawah KEPI diterapkan pada:
Proses penilaian massal; dan Penggunaan komputer dan model yang dihasilkan komputer dalam proses penilaian massal.
2.0 Ruang Lingkup
2.1 Pertanggungjawaban profesional Penilai terutama ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku yang mempengaruhi penugasan penilaian massal. Penilai mengemban tanggung jawab profesional untuk memahami, mengikuti dan mengadministrasikan ketentuan perundang-undangan tentang Pajak Bumi & Bangunan yang berlaku.
2.2 Berbagai hasil dari program penilaian massal mempunyai implikasi keuangan dalam administrasi pemerintahan. Untuk tujuan meningkatkan penerimaan, pemerataan penerimaan atau pendistribusian manfaat atau bantuan, setiap penyimpangan dari dasar pengkajian yang akurat akan menghasilkan ketidakadilan. Ketentuan perundang-undangan memberikan dasar dan definisi nilai, prosedur administrasi pemungutan, pendataan, batasan waktu antara pelaksanaan penilaian massal, dan proses pengajuan keberatan terhadap nilai atau indeks.
2.3 Ruang lingkup penyelesaian penugasan Penilaian massal harus sejalan dengan:
Ekspektasi pelaku pasar untuk jasa penilaian yang sama atau sejenis; dan Persyaratan dalam SPI untuk penugasan penilaian yang sama atau sejenis.

3.0 Definisi
Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis pajak Pemerintah Pusat atas bumi dan/atau bangunan yang berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (UU PBB) yang diibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai atau mendapat manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut setiap tahun sesuai UU PBB.
Kalibrasi. Proses analisis sejumlah properti dan data pasar untuk menentukan parameter tertentu yang berpengaruh pada sebuah model.
Penilaian Massal. Praktek penilaian properti yang beragam pada tanggal penilaian tertentu dengan penerapan metode dan teknik penilaian yang sistematis dan seragam, yang memungkinkan untuk dikaji ulang dan dianalisis hasilnya secara statistik.
Proses penilaian massal. Prosedur yang diaplikasikan dalam penugasan penilaian massal untuk mendapatkan nilai dan/atau indeks. Proses ini meliputi delapan langkah yang diidentifikasikan dalam butir 1.4 di atas.
4.0 Hubungan terhadap Standar Akuntansi
Penilaian massal tidak diatur dalam standar akuntansi. Penilai harus memahami bahwa prosedur revaluasi untuk tujuan pelaporan keuangan tidak terkait dengan prosedur penilaian missal untuk tujuan perpajakan (PBB). Persyaratan dalam ketentuan perundangan yang berlaku dan standar penilaian untuk tujuan perpajakan adalah mungkin menghasilkan nilai properti yang berbeda dari tujuan penilaian untuk pelaporan keuangan.
5.0 Panduan
5.1 Pengumpulan Data dan Sistem Penyimpanan
Sebuah sistem pengumpulan data yang kuat harus disediakan untuk penilai. Penyimpanan data telah berevolusi dari penggunaan metode manual menjadi pembentukan bank datayang memfasilitasi penilaian dengan bantuan computer, seringkali menggunakan sistem informasi geografis (GIS). Data properti dapat berupa data-data kuantitatif (seperti: luas tanah, dimensi, spesifikasi bangunan) dan atau data-data kualitatif (penilaian kondisi fisik, karakter, atau persepsi pasar terhadap pengembangan yang ada).
Bank data penilaian dibangun berdasarkan data kepemilikan, misalnya sertifikat tanah, pengalihan dokumen, informasi penjualan yang membentuk kepemilikan properti atau kepentingan atas tanah.
Karakteristik pasar yang relevan terhadap tujuan dan maksud penggunaan penilaian masal seharusnya dapat disimpan di dalam system dan meliputi:
lokasi dan wilayah pasar (market area) yang ditentukan; atribut fisik, legal, ekonomi dari suatu properti; jangka waktu dari aktivitas pasar; dan hak atas properti yang direfleksikan di pasar.
5.1 Penyusunan dan Pemeliharaan Daftar Penilaian
Daftar penilaian berisi informasi data kepemilikan property (nama, alamat, lakasi, jenis hak, penggunaan, dll), definisi nilai, detil proses penilaian, tanggal penilaian dan penjelasan kapan penilaian tersebut mulai berlaku. Daftar Penilaian harus mengakomodasi penyesuaian-penyesuaian dan perubahan secara periodik untuk menjamin konsistensi dan akurasi hasil penilaian.
5.2 Definisi Nilai dalam Penilaian Masal
Pada saat penilaian masal dilakukan untuk tujuan perpajakan khususnya PBB, definisi Nilai Kena Pajak, NJOP mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metodologi penilaian tertentu mungkin disyaratkan untuk dasar penilaian yang ditetapkan.
5.3 Standar Tingkat dan Keseragaman Penilaian
Untuk kepentingan hasil penilaian yang sama, standar tingkat penilaian (kedekatan antara penilaian dan harga aktual) dan keseragaman (pengukuran statistik dari konsistensi penilaian) harus diteliti dalam penerapan sistem penilaian massal.
5.4 Pengungkapan dalam Pelaporan penugasan penilaian masal
Penilai yang melaksanakan penugasan penilaian masal harus mengikuti persyaratan SPI 3 Pelaporan Penilaian. Penilai seharusnya mengungkapkan data penting berikut yang bersifat khusus dalam pelaporan penilaian massal: Klien dan pihak-pihak pengguna laporan; Maksud penggunaan dan tujuan penilaian; Ruang lingkup yang penting dalam penyelesaian penugasan termasuk kondisi pembatas khusus; Asumsi khusus dan kondisi hipotesis yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan, dengan catatan bahwa hal tersebut wajar dan menghasilkan analisis yang kredibel; Dasar penilaian yang relevanapabila di bawah persyaratan dan kondisi yang wajar, opini nilai yang diberikan adalah selain Nilai Pasar; Karakteristik properti yang relevan terhadap maksud penggunaan dan tujuan dari penilaian massal; Referensi dari setiap properti individu dalam daftar penilaian atau pengelompokan yang menunjukan tempat informasi tersebut disimpan di dalam data properti yang berhubungan dengan identitas properti itu sendiri; Karakteristik pasar yang relevan terhadap maksud penggunaan dan tujuan dari penilaian masal (lihat butir 5.1.2).
5.5 Penyimpangan
Penyimpangan terhadap pedoman yang ditetapkan di dalam PPPI ini hanya dimungkinkan untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, instruksi administratif, atau berdasarkan persetujuan atau perubahan persyaratan kontrak penugasan penilaian.

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

2009-01-31T16:57:00.001-08:00

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES
NORMAPME Version

I. Customer focus; Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations.
Key benefits: Increased revenue and market share obtained through flexible and fast responses to market opportunities. Increased effectiveness in the use of the organization's resources to enhance customer satisfaction. Improved customer loyalty leading to repeat business.

II. Leadership; Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization’s objectives.
Key benefits: People will understand and be motivated towards the organization’s goals and objectives. Activities are evaluated, aligned and implemented in a unified way. Miscommunication between levels of an organization will be minimized.

III. Involvement of people; People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization's benefit.
Key benefits: Motivated, committed and involved people within the organization. Innovation and creativity in furthering the organization's objectives. People being accountable for their own performance. People eager to participate in and contribute to continual improvement.

IV. Process approach; A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process.
Key benefits: Increased revenue and market share obtained through flexible and fast responses to market opportunities. Increased effectiveness in the use of the organization's resources to enhance customer satisfaction. Improved customer loyalty leading to repeat business.

V. System approach to management; Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives.
Key benefits: Integration and alignment of the processes that will best achieve the desired results. Ability to focus effort on the key processes. Providing confidence to interested parties as to the consistency, effectiveness and efficiency of the organization Continual improvement;

VI. Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the
organization.
Key benefits: Performance advantage through improved organizational capabilities. Alignment of improvement activities at all levels to an organization's strategic intent. Flexibility to react quickly to opportunities.

VII. Factual approach to decision making; Effective decisions are based on the analysis of data and information
Key benefits: Informed decisions. An increased ability to demonstrate the effectiveness of past decisions through reference to factual records. Increased ability to review, challenge and change opinions and decisions.

VIII. Mutually beneficial supplier relationships; An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value
Key benefits: Increased ability to create value for both parties. Flexibility and speed of joint responses to changing market or customer needs and expectations. Optimization of costs and resources.

Definitions: public sector assets

2009-01-26T16:31:00.000-08:00

Standard definition Penilai International (International Standards valuation-IVS)

Depreciated Replacement Cost - DRC) is the method of application of the approach Cost Approach, which is used to determine the value of the property for a special purpose financial reporting, market data which is not directly available or limited.

Market value is defined as the estimated amount of money on the assessment, which can be obtained from the sale and purchase transaction or an exchange of property, among buyers who are interested to buy the seller who are interested to sell, in a transaction-free bonds, the marketing is done efficiently, in which both each party to act on the basis of the understanding that it has, carefully and without coercion.

Obsolescence (Obsolescence). Losses in the form of a decrease in use of the property because of the depreciation, changes technologic, behaviour changes, patterns and impact the environment. Obsolescence sometimes classified with the design and function of the mold, the building components with the structural design is not able to meet the needs at this time, and the factors that arise outside of assets such as changes in demand.

Optimization (Optimisation). The process is a substitute for the lowest cost option determine the remaining service potential of an asset. This is a process of adjustment to reflect the cost of that asset may be experiencing technical obsolescence or have been used beyond capacity, or have assets that exceed the capacity of the required capacity.

Public Building (Public Building). A building that serves the community (community) and some social function, which is owned by the state directly or indirectly. For example the court building, the local government, schools, prisons, police post, military facilities, libraries, hospitals, clinics and social or public housing.

Asset Public Sector (Public Sector Assets). An asset that is owned or occupied by government or government entity quasi, to provide goods or services to the public. Assets in the public sector consists of different types of assets, including assets in conventional assets as historic or protected, infrastructure assets, assets that provide public utility functions, assets recreational, and public buildings (that is, military facilities). Each category represents the Property, Machinery and Equipment (PMP) in IPSASs and IFRSs.

Assets in the public sector in general include:
Assets, which have a period of time (the period of ownership) that does not necessarily.
With the land sale or lease restrictions, and
Land intended for use and does not need to meet and use of Top Open.

Public utilities, the property is: produce goods or services for public consumption; and generally shaped monopoly or monopoly quasi as a form of government control.

Recreational assets. Property that is in public ownership: managed by or on behalf of national, regional government or local government authority, and provide recreation services for use by the general public. Examples include parks, play parks, green path, pedestrian path, a swimming pool, and others.

Service is a potential capacity of the assets to continue the provision of goods and services in accordance with the objectives of the entity.

Value Development (Value of Improvements). That is the value added to land as a result of the building, structure or modifications to land a permanent, including the cost of labor and capital, which is intended to increase the value and use of property.

In the definition Asset Accounting Standard International Public Sector (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS)

Assets of Income (Cash Generating Assets), the assets with the goal of domination of the highest (return) the commercial (IPSAS 21.14)

Depreciable Amount. The cost of the amount of another asset or as a replacement cost of assets less the value of the rest (IPSAS 17.13)

Depreciation (depreciation). Systematic allocation of the number of depreciation throughout these assets Age Benefits. (IPSA 17:13 and IPSAS 21.14).

State-Owned / BUMN (Government Business Enterprise). Entity that has the following characteristics:
has the authority to perform the contract on behalf of entity own;
obtain task as financial and operational authority to run the business;
sell goods and services in the normal scope of business to another entity for a profit or cost of a full refund.

entities supervised by the public sector (IPSAS 21.14)
Historical assets (Heritage Assets). Assets that have cultural value, environmental or historic importance. Characteristics:
Economic benefits in terms of culture, environment and education, and history does not always reflect the financial value based on market prices;
legal obligations may cause the prohibition to sell this asset;
usually can not be replaced Economic benefits and may increase over time to run, even when the physical condition of the decline; and
difficult to estimated Age Benefits, in some cases can reach hundreds of years.
(IPSAS 17.9)
The decline in value (Impairment). The loss of economic benefits or services from a potential asset in the future based on the recognition of the systematic loss of economic benefit or service potential through depreciation. (IPSAS 21.14)
Infrastructure assets
Assets that have the following characteristics:
is part of a system or network;
is special and does not have an alternative use;
can not be moved;
have limitations in the sale.
(IPSAS 17.21)
Assets of non-Income (Non-Cash Generating Assets). Assets of assets other than income. (IPSAS 21.14).

The number of services that can Retrieved Back (Recoverable Amount Service). A higher value between fair asset value of the income is not reduced by the cost of sales and value in use (IPSAS 21.14).

Age Benefits (Useful life):
period where the asset is expected to be used by the entity or
the number of production or similar units that are expected to be obtained from the entity's assets. (IPSAS 17:13, IPSAS 21.14).
Value in use for assets not produce income. Now is the value of the remaining potential of assets. (IPSAS 21.14).
Relations with the Accounting Standard
PPI is applying the principles of assessment in the SPI 1, SPI 2, SPI 3, PPI and 1 to meet the IPSAS.
PPI is mainly aimed at the needs assessment in accordance IPSAS 17 (Exposure Draft, September 2005), Property, Machinery and Equipment (PMP); and IPSAS 21, Physical Assets Depreciation not produce income. Due to the revision of IPSAS 17, it is possible the emergence of the needs assessment will be more required.

Scope:Public sector assets

2009-01-26T16:24:00.000-08:00

PPI is valid for the entire assessment on the public sector assets, which have in any financial reports, which can be divided based on the skills and abilities assessors (with the exception of asset assessment Owned Government / BUMN the appropriate PPI 1)

IVS facilitate cross-border transactions and ease the global market through the harmonization and transparency in financial reporting. PPI is organized in the context of IPSAS. In September 2005, the IPSAS Board issued Exposure Draft No. 11 IPSAS issued to meet the changes in International Accounting Standard (IAS) issued by IASB in December 2003 as part of the project General Improvements Project. PPI is organized in the context of the revision as proposed IPSAS in the Exposure Draft.

IPSAS, PSAK adopt IFRS and two models of property assets in the Balance: The cost model and the model Fair value. When the model value Fair applied, required revaluation latest of assets, and the PPI is a particular focus on the conditions in which market value or other basic assessment was reported. Throughout the SAP model not recognize value Fair, KPSPI that assessors can refer to IPSAS for the Public Sector Assets.

Legislative decision-making, regulatory, accounting, or jurisprudence may need modifications to cause the application under certain conditions. Any differences regarding the conditions must be mentioned and explained in detail in the assessment report.

Public sector assets valuation for financial reporting

2009-01-26T16:10:00.000-08:00

Public sector assets are assets that are owned or occupied by government or government entity quasi with the goal to provide goods or services to the public. Principles that apply to public sector assets, the assessment can be compared with other asset assessment.
Rating assets in the public sector can be made for various purposes, including financial reporting, planning privatization, the loans, bonds and analysis of economic benefit or cost (cost benefit) is the government or government entity quasi well to determine whether the public sector assets are used and managed efficiently or can determine the right price for the purposes of the government monopoly.

International Federation of Accountants Public Sector / International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) to set accounting standards for public sector or entity that is known as International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS applied to the accrual accounting basis, based on International Financial Reporting Standards (IFRS), issued by the International Accounting Standards Board (IASB). IPSAS include matters related to financial reporting in the public sector, which are not regulated by IFRS. In accounting standards for public sector entities have been set in the Government Accounting Standard (SAP), but not entirely refer to IPSAS.

PPI in general manage the implementation of the assessment related accounting principles in the context of IFRSs. Because the settings in IPSASs and IFRSs are analogous, PPI repeat back some of this content of PPI than 1 is also set to assess the needs of specific assets and treatment in the public sector in financial reporting.

Property in the public sector such as properties of the income and property that does not generate the income and assets also include special properties including the historic assets, protected assets, assets, infrastructure, public buildings, assets and for the public asset - recreational assets. As the private sector assets, assets in the public sector can be grouped in non-operational and operational. Non-operational assets include excessive investment and asset.